Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menghapus jembatan timbang yang dinilai tidak efektif untuk memberantas truk ODOL (overdimension overload) serta rawan adanya pungutan liar atau pungli.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, sebagai gantinya, pemerintah akan mengganti jembatan timbang dengan penegakan hukum yang berbasis IT.
Perlu diketahui, jembatan timbang merupakan fasilitas resmi yang digunakan untuk menimbang kendaraan angkutan barang di jalan raya, guna memastikan kendaraan tidak melebihi batas muatan dan dimensi yang telah ditetapkan. Lokasinya tersebar di jalur utama logistik nasional, terutama di Pulau Jawa, Sumatra hingga Kalimantan.
Aan mengatakan, jembatan timbang sejatinya menjadi gerbang utama dalam rangka penegakan hukum terhadap angkutan kelebihan muat atau overload. Namun, menurutnya saat ini jembatan timbang tidak efektif karena hanya sedikit sopir angkutan barang yang melintas.
"Tetapi dari data yang kita dapatkan, hanya 0,3% saja yang masuk ke jembatan timbang. Artinya, efektivitas jembatan timbang saat ini kurang efektif," ujar Aan di Kantor Kemenhub, dikutip Jumat (22/8/2025).
Alhasil, Kemenhub tengah merancang teknologi weight in motion (WIM) untuk mengetahui apakah kendaraan membawa muatan dengan bobot tak sesuai spesifikasi. Kendaraan tidak perlu masuk ke jembatan timbang dan hasilnya bisa didapatkan dalam waktu singkat.
Baca Juga
“Salah satu upaya kami untuk tetap bisa melakukan penegakan hukum terhadap overload dan untuk meminimalisir pungli, kami akan melakukan penegakan hukum yang berbasis IT. Kalau di kepolisian itu seperti ETLE,” jelasnya.
Cara kerjanya juga mirip seperti kamera ETLE, nantinya kendaraan yang melintas akan terekam seluruh data kendaraan beserta identitas pemilik kendaraan tersebut. Setelah diverifikasi dan validasi, jika terbukti melanggar, maka akan dikirimkan ke pemilik kendaraan untuk dikonfirmasi.
“Kami akan menggunakan alat timbang yang bisa menimbang sambil bergerak. Kalau di jembatan timbang itu kan statis, nah kalau nanti yang kami bangun itu dinamis. Kendaraan tidak perlu berhenti, dan nanti akan terekam data-datanya,” pungkas Aan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan bahwa memang sudah ada teknologi seperti weight in motion (WIM). Namun, teknologi tersebut belum dapat menggantikan jembatan timbang.
“WIM itu bisa enggak menggantikan fungsi jembatan timbang yang dapat memberi informasi dimensi dan informasi barang bawaan. WIM tidak bisa mendeteksi itu,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (19/8/2026).
Penghapusan jembatan timbang, utamanya di jalan nasional, bukan tol, dapat memberikan efek bahaya karena hilangnya pemantauan.
Dirinya hanya menanti Presiden Prabowo Subianto dapat bertindak tegas terhadap pungli—selayaknya tindakan tegasnya terhadap isu pertambangan.
“Tinggal menunggu Prabowo bilang ‘pokoknya saya sikat [pungli]’ selesai itu,” tutur Djoko.
