Pungli bisa ganggu investasi alat berat

JAKARTA: Kendati permintaan alat berat dan mesin konstruksi diyakini mampu tumbuh pesat pada tahun ini, kondisi tersebut ternyata belum sejalan dengan perbaikan iklim investasi yang dijanjikan pemerintah.Sebagian di antara mereka mengaku harus berpikir ulang menambah investasinya di sektor ini lantaran pemerintah dinilai masih tidak transparan soal pengelolaan pajak.Akibatnya, kondisi tersebut berpeluang besar menciptakan birokrasi rente berupa pungutan tak resmi (pungli) di beberapa kawasan industri. Jika tak ditangani serius, keadaan itu dikhawatirkan dapat merusak efisiensi para pebisnis yang ingin meningkatkan kinerja perusahaannya.Presiden Direktur PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia (Daya Kobelco CMI) Orimoto Seiji mengatakan selama ini para pebisnis alat berat tidak menuntut agar pemerintah mengurangi pajak yang disetorkan pengusaha.Namun, dalam beberapa hal, pemerintah dianggap kurang transparan dalam mengelola pajak perseroan (corporate tax). “Besar kecilnya pajak bagi kami tidak masalah. Yang penting [pengelolaannya] transparan. Tanpa itu, kami sulit berkembang,” katanya di sela-sela pameran The 15th Mining & Mineral Indonesia 2011, hari ini.Pengamat Industri dan Ekonomi Universitas Gadjah Mada Mudrajad Kuncoro mengatakan berdasarkan hasil studi Bank Dunia dan lembaga For Governance Reform, indikasi adanya praktik pungli di Indonesia biasanya terjadi melalui empat pintu utama.“Dari empat pintu itu, pungli terjadi di sektor birokrasi yang menangani perizinan dagang, investasi baru dan perluasan usaha. Ini layak dicermati karena pungli dapat memicu high cost economy yang dapat menimbulkan inefisiensi,” katanya.Pada tahun ini, lanjut Seiji, Kobelco memutuskan tak berencana memperluas usahanya di Indonesia. Selain masalah pajak, problem infrastruktur di Indonesia dinilainya masih kurang mendukung rencana tersebut.Meski demikian, dia mengakui pasar alat berat di Indonesia sangat bagus. Namun, dengan adanya sejumlah masalah yang belum tuntas, Kobelco memutuskan untuk menambah investasi di Thailand di atas US$100 juta untuk meningkatkan kapasitas dari 3.000 unit menjadi 5.000 unit pada tahun ini.(api)