SURABAYA: Pemerintah mengusulkan agar komoditas garam turut memanfaatkan sistem resi gudang (SRG) dalam rangka mengatasi masalah keterbatasan pembiayaan yang selama ini dihadapi.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurti mengatakan selain menjadi skema penyimpanan dan pengendali harga komoditas, SRG bisa menjadi alternatif pembiayaan.
"Problema garam selama ini adalah mengalami keterbatasan pembiayaan. Jadi PT Garam memiliki keterbatasan pembiayaan untuk membeli garam dari petani atau pengerajin garam," katanya dalam seminar nasional bertajuk Resi Gudang Sebagai Alternatif Pembiayaan Bagi Pelaku Usaha dan Pengendali Inflasi, Kamis (20/9/2012).
Menurutnya, garam merupakan salah satu komoditas yang potensial untuk dimasukkan ke dalam SRG mengingat kondisi cuaca saat ini yang memengaruhi produksi garam di tingkat petani. "Dengan SRG, harga garam di tingkat petani garam bisa stabil dan secara kualitas juga tetap terjaga," ujarnya.
Di tempat sama, Direktur Utama PT Garam (Persero) Yulian Lintang menyatakan pihaknya siap melaksanakan usulan pemerintah tersebut.
"Kami sebagai BUMN garam memiliki peran dalam perniagaan garam nasional. Tidak masalah berapapun garam yang diamanatkan pemerintah kami siap menyerap garam rakyat," katanya.
Dari sisi regulasi, Bayu mengatakan instrumen kebijakan Kementerian Perdagangan sudah secara lengkap mengatur periodesasi impor bahkan importir juga didorong untuk trading dengan garam lokal.
Resi gudang (warehouse receipt) adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang khusus yang dapat dijadikan agunan sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya sehingga petani UKM dapat menjaminkannya dan memeroleh biaya untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
Saat ini, sambung Bayu, SRG sebagai alternatif solusi belum termanfaatkan secara optimal sehingga perlu dukungan dan peran serta semua pihak agar SRG bisa diterapkan dibanyak komoditas.(msb)
