Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan pembiayaan dan ekosistem industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional melalui kolaborasi lintas sektor di tengah tantangan struktural yang dihadapi sektor tersebut.
Namun, penguatan ini disebut perlu dibarengi dengan penanganan tantangan struktural secara komprehensif, seperti tingginya biaya logistik dan ketergantungan pada pasar ekspor tertentu.
Hingga Maret 2025, total kredit perbankan ke sektor TPT dan alas kaki tercatat sebesar Rp160,41 triliun, atau 2,03% dari total kredit nasional.
Sektor ini juga menjadi penyerap tenaga kerja utama dengan kontribusi sekitar 4 juta orang pada 2024, setara 32,79% dari total pekerja industri padat karya. Secara tahunan, sektor ini mencatat pertumbuhan sebesar 4,64% pada Maret 2025.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pentingnya pendekatan Indonesia Incorporated, yakni kerja sama nyata antara pelaku industri, perbankan, BUMN, dan pemerintah, untuk mewujudkan industri TPT yang tangguh, efisien, dan berdaya saing global.
“Industri TPT nasional memiliki potensi besar baik di pasar domestik maupun internasional. Namun tantangan struktural seperti biaya logistik yang tinggi dan ketergantungan ekspor ke negara tertentu perlu segera diatasi. Pendekatan Indonesia Incorporated menjadi kunci utama,” ujar Dian dalam kegiatan konsinyering di Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Baca Juga
Dian juga menyoroti pentingnya diversifikasi pasar ekspor untuk menghadapi risiko deglobalisasi yang menggerus prinsip keadilan dalam perdagangan global. Saat ini, mayoritas ekspor produk tekstil Indonesia menyasar negara-negara seperti Amerika Serikat, Turki, China, Malaysia, dan Jepang.
Sektor jasa keuangan, khususnya perbankan, disebut memiliki peran penting sebagai enabler atau pendukung dalam memperkuat struktur pembiayaan industri TPT. Dian menekankan pentingnya sinergi antara bank dan pelaku industri agar pembiayaan lebih tepat sasaran, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor riil secara berkelanjutan.
Diskusi antara regulator dan pelaku industri juga menyoroti kebutuhan akan kebijakan terintegrasi, termasuk kepastian regulasi, penguatan rantai pasok, perlindungan terhadap produsen lokal, efisiensi energi, dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Berbagai insentif pemerintah turut dibahas, seperti restrukturisasi mesin produksi, insentif fiskal untuk industri padat karya dan petrokimia, hingga subsidi listrik. Kebijakan ini, kata Dian, diharapkan menjadi katalis positif yang dapat memperkuat posisi industri TPT sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang inklusif, hijau, dan berorientasi ekspor.
“Diskusi ini diharapkan menjadi pijakan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif guna memperkuat daya saing serta keberlanjutan industri TPT nasional,” tutup Dian.
Adapun, kegiatan konsinyering dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Kebijakan Fiskal, industri perbankan, dan pelaku industri TPT.
.jpg?w=300&h=221)
