BISNIS.COM, BALIKPAPAN--Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menolak perpanjangan moratorium izin baru pemanfaatan lahan gambut yang tertuang dalam Inpres No 10/2011.
Media Relations Gapki Tofan Mahdi mengatakan kebijakan itu akan memperlambat ekspansi perkebunan sawit sehingga keunggulan Indonesia sebagai negara penghasil crude palm oil (CPO) berpotensi dikejar oleh negara lain.
Menurutnya, perpanjangan moratorium tersebut banyak membawa kerugian dibandingkan dengan manfaat yang mungkin dapat diperoleh.
“Kami menolak perpanjangan moratorium ini karena menghambat pertumbuhan perusahaan sawit yang saat ini menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar produsen CPO,” ujarnya, Selasa (7/5/2013).
Moratorium tersebut dijadwalkan berakhir pada 20 Mei tahun ini sebagaimana masa berlaku dari Inpres No 10/2011.
Tofan menyebutkan desakan perpanjangan moratorium izin cenderung merugikan Indonesia karena negara tetangga, Malaysia, sedang berusaha mengejar produksi CPO-nya.
Dia meyakini moratorium tidak akan dilanjutkan karena pihaknya sudah mengkomunikasikan dengan berbagai pihak termasuk DPR.
Gapki memang belum pernah mengajukan gugatan yuridis formal atas adanya moratorium tersebut.
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Unmul Zulkarnaen menyebutkan komoditas kelapa sawit memberi kontribusi terbesar terhadap ekonomi daerah.
“Untuk Kaltim, potensi pendapatan sawit mencapai US$35 miliar dengan jumlah lapangan kerja sekitar 3 juta orang,” katanya.
Namun, potensi ini harus terganjal oleh adanya regulasi yang menghambat termasuk moratorium yang dikeluarkan oleh presiden tersebut.
Pemanfaatan lahan pertanian, justru akan memberikan nilai tambah karena selain memiliki daya tahan yang panjang juga bisa memperbarui tanaman yang telah kurang produksinya. (wde)
