BISNIS.COM, BALIKPAPAN - Pembenahan struktur tata niaga pasar akan menjadi konsentrasi bagi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan guna terus mengendalikan tingkat inflasi melalui kerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Anggota Dewan Pengarah TPID Kota Balikpapan Tutuk SH Cahyono mengatakan kendala tata niaga pasar menjadi salah satu fokus utama mengingat suplai komoditas di Balikpapan dari luar daerah. Melalui pembenahan struktur tata niaga pasar, kecenderungan oligopoli diharapkan dapat di antisipasi untuk menjaga stabilitas harga di pasar.
“Karena kalau oligopoli yang mengendalikan hanya pemain besar. Melalui pembenahan tata niaga ini diharapkan dapat menekan gejolak harga yang tentunya harus melibatkan KPPU sebagai lembaga yang berkepentingan,” ujarnya, Senin (13/5/2013).
Tahun ini, kata Tutuk, TPID Kota Balikpapan kembali memperoleh penghargaan atas prestasinya mengendalikan inflasi. Kendati masih lebih tinggi dari daerah di Pulau Jawa, keberhasilan TPID dengan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi menjadi salah satu nilai lebih yang diberikan oleh tim penilai.
Sebagai daerah bukan penghasil, Balikpapan memerlukan dukungan infrastruktur guna memperlancar distribusi barang menuju titik serah. Selain itu, Pemkot Balikpapan juga perlu membuka seluas-luasnya akses kepada pelaku usaha yang ingin membuka bisnisnya di kota ini.
“Agar pemainnya bertambah dan tidak itu-itu saja sehingga bisa dikendalikan harganya,” katanya.
Kepala Kantor KPPU Perwakilan Daerah Balikpapan Anang Triyono menyebutkan pihaknya siap untuk bekerja sama dengan TPID dalam upaya mengawasi dugaan persaingan usaha tidak sehat. Tahun ini pihaknya lebih mengedepankan proses pencegahan untuk menangkal dugaan persaingan tidak sehat yang mungkin terjadi dalam proses distribusi.
“Kami siap dilibatkan untuk mengendalikan inflasi yang dipengaruhi oleh komoditas yang menjadi penyumbang terbesar di Balikpapan,” tukasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPPU Saidah Sakwan mengatakan tindakan pencegahan ini dianalogikan sebagai dokter yang tidak meningkatkan pemberian obat kepada pasiennya tetapi dengan mengajarkan pola hidup sehat. Tujuannya agar persaingan usaha secara bisa menjadi budaya yang mengakar di masyarakat.
Saidah menyebutkan Kaltim akan diproyeksikan sebagai daerah pilot project untuk menata perilaku yang ramah terhadap persaingan usaha. Dirinya mengharapkan ketika ada informasi indikasi persaingan usaha bisa langsung dilaporkan ke KPPU disertai dengan bukti awal. (mfm)
