KEBUN SAWIT: Teras Narang Alokasikan Investor Lahan Degradasi

BISNIS.COM, PALANGKA RAYA--Investor kelapa sawit di Kalimantan Tengah akan dialokasikan lahan degradasi karena sejumlah pertimbangan.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang menegaskan investor perkebunan kelapa sawit akan diarahkan ke lahan degradasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca akibat deforestasi.

Tindakan awalnya, pemerintah provinsi akan menginventarisasi titik-titik lahan yang degradasi dan akan fokus memantau secara berkelanjutan, katanya di Palangka Raya, Rabu (15/5/2013).

"Langkah itu harus dilaksanakan untuk mengurangi emisi dan bukan bermaksud tidak terbuka terhadap investasi bidang perkebunan," tambah orang nomor satu di "Bumi Tambun Bungai" tersebut.

Ia mengatakan, difokuskannya perkebunan di lahan degradasi juga sebagai upaya mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sedang dan telah dilakukan perusahaan besar swasta (PBS) di Provinsi Kalteng.

Dampak positif lainnya adalah meningkatkan hasil dan kualitas kelapa sawit dari Kalteng dan bahkan mendapat tempat hingga dikenal ke seluruh dunia sehingga harganya relatif mahal.

"Saya mendukung perkebunan di Kalteng benar-benar berkembang dan memberikan keuntungan bagi investor, masyarakat dan percepatan pembangunan," katanya.

Ia mengatakan, pada tahun 1980-akhir 2000, mengalami masa-masa sulit karena provinsi yang juga disebut "Bumi Pancasila" itu harus kehilangan 30%luas hutan akibat banyak perusahaan pemegang hak pengusaan hutan (HPH) menebang tanpa menanam kembali.

Gubernur menyatakan harus diakui pemahaman masyarakat Kalteng khususnya suku Dayak pada masa lampau hanya berpikir menebang pohon untuk menghasilkan uang tanpa memikirkan dampaknya.

"Tugas saya memberi kesadaran kepada masyarakat dan mengembalikan agar hutan Kalteng tetap terjaga. Tidak mudah memang, tapi harus dilakukan karena saya pelayan masyarakat," katanya.

Gubernut Teras yang juga Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) itu mengharapkan upaya tersebut mendapat dukungan semua pihak, terutama masyarakat daerah tersebut.

"Kalteng menyambut baik diperpanjangnya moratorium perizinan hutan. Kami menginginkan moratorium itu mendapat pengawasan, bukan sekadar membuat kebijakan," demikian Teras Narang.(yop)