BISNIS.COM, JAKARTA—Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan menegaskan pemotongan APBN sebesar 10% yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan tidak mengganggu kinerja instansi yang dipimpinnya.
”Sebab, pemotongan anggaran tidak berdampak pada program prioritas nasional. Pemotongan yang kami lakukan hanya untuk kegiatan belanja operasional. Karena itu pencapaian program prioritas tetap terjaga,” katanya pada Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Senayan, Rabu (29/5).
Kebijakan penghematan atau pemotongan anggaran setiap Kementerian dan Lembaga Negara pada tahun ini ditetapkan melalui Menteri Keuangan Nomor S-339/MK.02/2013. Dengan demikian pagu anggaran instansi itu berkurang Rp126,6 miliar, atau 7% dari total APBN Rp1,8 triliun.
Komisi VI DPR Sjarifuddin Hasan mengemukakan, meski pemotongan atau penghematan sebesar 7%, akan tetapi pihaknya hanya bisa merealisasi pemotongan sebesar Rp70,71 miliar atau 3,91%.
