Bisnis.com, JAKARTA- Pelaku usaha transportasi dan logistik menganggap visi dan misi kedua calon presiden, peserta Pilpres 2014, belum mengarah pada kebijakan yang realistis dan menyeluruh.
Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yuki Nugrahawan. Dia menganggap kedua pasangan capres-cawapres belum menawarkan gagasan pembaharuan logistik secara menyeluruh.
Menurutnya, persoalan yang membelit pelaku usaha saat ini adalah mandeknya pembangunan infrastruktur serta minimnya pemetaan masalah tiap daerah. “Hal ini karena koordinasi yang lemah di instansi pemerintah, tidak adanya sinkronisasi kebijakan,” ujarnya, Minggu (8/6/2014).
Ke depan, bagi Yuki, pemerintahan yang baru seharusnya memiliki cara memetakan persoalan logistik tiap daerah, sehingga mampu menentukan pengembangan industri di sana. “Kalau terdapat pemetaan tersebut, termasuk biaya logistik tiap daerah, nantinya mudah membuat kebijakan,” ujarnya.
Karena itu, pelaku usaha tersebut berpendapat prioritas kebijakan seharusnya diarahkan pada pembangunan infrastruktur transportasi yang tepat dan pemerataan industri.
Bahkan, Yuki menghitung pertumbuhan ekonomi nasional bakal meningkat melampaui 8%, jika pemerintahan baru mampu merealisasi infrastruktur yang menunjang bagi konektivitas serta tumbuhnya industri di luar jawa.
Sementara itu, Wakil Ketua Kadin bidang Logistik Carmelita Hartoto mengungkapkan kebijakan pro rakyat kedua pasangan capres-cawapres itu tergantung pada keberpihakannya memangkas biaya logistik nasional.
Sebab, menurutnya, biaya logistik yang tinggi akan menyusahkan rakyat dengan melejitnya harga barang.
Dia mengatakan pemerataan industri memang mendesak. “Karena itu seharsunya pasangan capres ini mengajak dunia usaha mendiskusikan persoalan transportasi dan logistik, karena kami yang mengetahui persis persoalannya,” ujar Carmelita.
Dengan mengacu kepada pembentukan PDB nasional tahun 2013, kontribusi PDB terbesar berasal dari Pulau Jawa (sekitar 58%) dan Pulau Sumatera (24%).
Sedangkan kontribusi dari pulau-pulau lain relatif kecil. Ketidakmerataan kontribusi wilayah terhadap PDB menunjukkan ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi yang akan saling berpengaruh dengan aktivitas logistik.