Bisnis.com, JAKARTA—Semakin tingginya permintaan konsumen kelas menengah akan kebutuhan pangan bermutu premium dipandang berbanding terbalik dengan rendahnya kesiapan petani untuk meningkatkan standar mutu produksi.
Padahal, dalam jangka waktu menengah dan panjang, sisi permintaan akan semakin menentukan arah kebijakan pangan Indonesia. Pasalnya, pertumbuhan konsumen kelas menengah akan menuntut perbaikan kualitas pangan dan pakan.
“Demand side kita akan semakin menentukan. Masalahnya, komposisi petani di Indonesia sebagian besar bukan petani pemilik [lahan]. [Hal tersebut] menyebabkan terjadinya paradoks dalam hal [peningkatan] kualitas bahan pangan,” kata Wamen Perdagangan Bayu Krisnamurthi, Kamis (2/10/2014).
CEO PT Bogasari Flour Mills Franciscus Welirang menambahkan lebih jauh bahwa dalam 15 tahun ke depan, pola konsumsi dalam negeri akan sangat dipengaruhi oleh faktor global. Sentra perkembangan dunia pada tahun tersebut akan berpusat di China, India, dan Indonesia.
“Di negara berkembang, pertumbuhan ekonominya akan berjalan 7% dan kelas menengahnya akan tumbuh. Akan ada perubahan pola konsumsi makan dari berbasis karbohidrat ke protein seperti unggas dan daging.”
Guna menyesuaikan dengan perubahan pola konsumsi tersebut, kata Franky, pemerintah diharapkan merencanakan kebijakan pertumbuhan secara konstruktif, bukan normatif.
“Permintaan akan naik, bisa tidak menaikkan kualitas? Bisa tidak menambah lahan produksi? Tidak mudah mencari lahan 2 juta hektare sekarang ini,” ujarnya.
Untuk menjawab pertanyaan itu, menurutnya, kunci kebijakan pemerintah harus bertumpu pada peningkatan kesejahteraan petani.
Pasalnya, selama ini kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan lebih ditujukan untuk proteksi konsumen ketimbang produsen.
Franky melanjutkan, selama ini kontribusi sektor pertanian terhadap PAD terbilang sangat rendah, sehingga orientasi investasi bergeser ke arah industri.
“Seharusnya, kalau memang pertanian ini masih dianggap penting, ya dana untuk pertanian jangan dikikis,” tegasnya.
Peneliti Utama PSEKP Badan Litbang Pertanian Erwidodo membenarkan bahwa struktur pasar hingga saat ini gagal dalam memberikan insentif bagi para petani guna menghasilkan produk berstandar mutu.
“Petani Indonesia itu belum terbiasa pada standar mutu. Tdak ada insentif bagi mereka, sementara pemangku kebijakan baru terbatas kepada pertanyaan dan wacana tapi tidak disertai langkah atau program konkret untuk merealisasikannya,” katanya.
