Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah asosiasi industri pariwisata merumuskan rekomendasi dalam 100 hari Kementerian Pariwisata terkait dengan pengembangan pariwisata nasional dalam Pemerintahan Jokowi-JK.
"Terkait dengan pengembangan pariwisata nasional, Incca bersama sejumlah asosiasi lainnya, seperti Asita, Pata Indonesia Chapter, Inaca, Putri, dan Gipi memberikan rekomendasi kepada Pemerintahan Jokowi-JK," ujar Iqbal Allan Abdullah, Ketua Umum Indonesia Congres and Convention Association (Incca), Selasa (23/12).
Berikut rekomendasi program 100 Hari Kementerian Pariwisata:
1. Kebijakan bebas visa
Menteri Pariwisata diharapkan dapat memperjuangkan perubahan kebijakan visa on arrival (VOA) dengan memberikan kepada sejumlah negara yang menjadi pasar utama.
Adapun negara yang diusulkan, yakni China, Jepang, Korea, Australia, Jerman, Belanda, AS, Kanada, Rusia, dan Inggris.
"Kebijakan ini dipercaya dapat menarik wisman lebih banyak, sehingga bisa mendukung target kunjungan 20 juta wisman pada 2019," ujar Iqbal.
2. Masalah permodalan dan perizinan.
Menteri Pariwisata diharapkan membuka akses dunia usaha pariwisata untuk memperoleh dukungan permodalan dan kemudahan baru dari perbankan dengan kerja sama dengan Menteri Keuangan dan perbankan.
Perizinan usaha baru ataupun aturan soal perpanjangan izin usaha harus direformasi, sehingga menghidupkan dunia usaha dari kelompok ekonomi lemah.
3. Restrukturisasi Kementerian Pariwisata
Perubahan nomenklatur Kementerian Pariwisata sesuai dengan harapan industri karena mengandung semangat fokus pengembangan pariwisata. Namun perlu dilakukan pembenahan struktur ataupun personalia yang tepat tempat.
4. Pengembangan Wisata Maritim dan pengembangan destinasi
5. Program Visit Indonesia Year
6. Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) harus ditingkatkan lagi sebagai badan promosi guna mendorong pencapaian kunjungan 20 juta pada 2019.
7. Pertemuan nasional pariwisata Indonesia
"Dalam 100 hari Kementerian Pariwisata diharapkan dapat diadakan pertemuan besar yang dihadiri stakeholders pariwisata, sehingga mampu mencapai target yang ditetapkan Presiden Jokowi pada akhir pemerintahan," ujar Iqbal.
