Aturan Rapat PNS, Yuddy Minta Hotel Kreatif

Bisnis.com, PEKANBARU -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi meminta pengusaha hotel dan pemerintah daerah untuk kreatif mencari peluang dan kegiatan yang bisa meningkat okupansi perhotelan.

Permintaan ini disampaikan Yuddy untuk menjawab keresahan pengusaha bidang perhotelan yang mengaku mengalami kerugian akibat kebijakan pelarangan rapat pemerintahan di hotel lewat surat edaran yang berlaku mulai Desember tahun lalu.

"Kami meminta semua pihak seperti pengusaha perhotelan atau yang bergerak di bidang meeting, incentive, conference, and exhibition (MICE) untuk kreatif dan bekerja sama dengan pemerintah daerah mencari peluang baru dan membuat berbagai kegiatan," katanya kepada Bisnis, Senin (16/3).

Berbagai peluang dan menyelenggarakan kegiatan ini menurut Yuddy, telah diimplementasikan dengan baik oleh tiga daerah di Indonesia, sehingga pengusaha hotel daerah itu tidak lagi bergantung kepada anggaran rapat pemerintahan.

Tiga daerah yang dimaksud Yuddy yaitu Banyuwangi, Solo, dan Bali. Ketiga daerah ini telah memiliki beragam kegiatan bulanan yang bisa mendatangkan publik, sehingga timbul permintaan layanan akomodasi di daerah itu.

Dari kegiatan seperti seminar skala lokal, regional, internasional, simposium, program penyuluhan, sampai pada beragam festival dan kirab budaya yang sudah dilangsungkan mampu mendongkrak okupansi hotel di sana.

"Jadi pengusaha hotel dan pemerintah setempat di sana sudah menjalin kerja sama yang baik, bukan dalam menggelar rapat di hotel tapi mendukung adanya kegiatan dan acara setiap bulannya," kata Yuddy.

Sedangkan untuk merincikan larangan rapat di hotel sesuai surat edaran yang telah dikeluarkan, pihaknya akan segera menyiapkan petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait.

Yuddy menargetkan aturan pendukung ini bisa dirampungkan sebelum akhir Maret. Saat ini pembahasan di Kemenpan RB telah rampung, tinggal menunggu koordinasi dan rapat dengan Kemendagri untuk pelaksanaannya.

Dia menambahkan program larangan rapat yang ditetapkan ini sudah berhasil menghemat anggaran kementerian hingga senilai Rp5,1 triliun sejak diberlakukan pada 1 Desember tahun lalu.

Anggaran yang dihemat ini akan diperuntukkan bagi program peningkatan hasil pertanian, penghijauan daerah serta peningkatan infrastruktur di seluruh Tanah Air.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan pihaknya siap menjalankan aturan dari pusat  yang bertujuan baik bagi pemerintahan dan rakyat.

"Tujuan dari program ini kan baik untuk menghemat anggaran pemerintah dan ujungnya bisa untuk membantu meningkatkan infrastruktur dan program peningkatan kesejahteraan rakyat," katanya.