Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menandatangani kontrak pembangunan daerah irigasi Lematang, Pagaralam, Provinsi Sumatra Selatan, untuk pembukaan area sawah baru seluas 3.000 hektare.
Daerah Lematang merupakan wilayah yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah irigasi teknis. Lahan irigasi yang akan dikembangkan ini terletak di wilayah Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam. Penandatanganan kontrak dilakukan seiring kesiapan yang telah dilakukan di wilayah tersebut.
Sumber air untuk Daerah Irigasi (DI) Lematang diambil dari Sungai Lematang yang merupakan salah satu anak Sungai Musi. Air di Sungai Lematang selalu mengalir sepanjang tahun.Masyarakat sekitar sungai saat ini sangat mengharapkan adanya perubahan lahan perkebunan menjadi lahan persawahan.
Pemda Kota Pagar Alam menganalisis bahwa kesediaan air tersebut cukup untuk menciptakan area sawah baru seluas kurang lebih 3.000 hektar dengan pola pembagian yang tepat. Sejak 2005, perencaan prakonstruksi, studi kelayakan dan detail desain sudah dilakukan.
Melalui siaran pers yang diterima Jumat (13/11/2015), penandatangan kontrak dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi, Wali Kota Pagaralam Ida Fitriyati, Direktur Irigasi & Rawa Adang Saf, Kepala Pusat Air Baku dan Air Tanah, Ketua DPRD Pagaralam, Bupati Rejang Lebong, dan para penyedia jasa.
Berdasarkan analisis Rencana Anggaran Biaya yang telah dihitung, nilai total untuk pelaksanaan konstruksi jaringan utama adalah sebesar Rp279,3 miliar. Pelaksanaan konstruksi D.I. Lematang direncanakan diselesaikan dalam empat tahun anggaran (2015-2018).
Lokasi pekerjaan nantinya berada di Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Bistok Simanjuntak menyampaikan bahwa BBWS Sumatra VIII telah melakukan perjuangan lebih kurang 3 tahun untuk melakukan pelaksanaan penandatanganan kontrak Pembangunan D.I. Lematang. Irigasi tersebut mencakup dua kabupaten dan satu kota, antara lain Bengkulu Tengah, Serumas dan Pembuka Uap Kota Bengkulu.
Bistok mengatakan, D.I. Lematang ini didesain oleh Dinas Pengairan sejak 2006 akan tetapi harus ditinjau ulang dengan berkoordinasi ke pemerintah pusat karena biaya pembangunan irigasi sangat mahal.
“Pembangunan irigasi tersebut melintasi hutan lindung dan sudah mendapat izin dari Kementerian Kehutanan akan tetapi harus dibentuk tim kerja untuk melaksanakan monitoring," kata Bistok.
Sementara itu, Dirjen SDA Mujiadi dalam pengarahannya menyampaikan bahwa penandatanganan kontrak ini merupakan Program Kualitas Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, di mana pembangunan irigasi merupakan bagian dari Nawacita.
“Pada tahun 2009 – 2014 kita hanya bisa membangun irigasi sekitar 425 ribu Ha, sekarang targetnya kurang lebih harus membangun irigasi sekitar 1 juta ha," ujar Mudjiadi.
