Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mempercepat pembangunan akses sanitasi permukiman masyarakat setempat yang baru terpenuhi 60% untuk mengejar target tuntas pada 2019.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengakui masih banyak daerah di Sumbar yang terkendala soal sanitasi kawasan permukiman warga. Mulai dari kelayakan drainase, pengelolaan air limbah, serta pengelolaan sampah.
“Yang terpenuhi aksesnya baru sekitar 60% saja, sisanya masih sangat minim. Seperti di kabupaten Kepulauan Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, dan Solok Selatan masih minim,” ujarnya, Rabu (2/3/2016).
Dia meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat penyusunan rencana percepatan akses sanitasi masyarakat, serta mengganggarkan melalui APBD perubahan, serta diprioritaskan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Menurutnya, saat ini baru tujuh daerah dari 19 kabupaten/kota di Sumbar yang sudah melakukan pemutakhiran dokumen perencanaan pembangunan sanitasi daerah. Yakni, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Solok Selatan, Limapuluh Kota, dan Pasaman Barat.
Untuk sistem drainase yang masih bermasalah dan menyebabkan banjir, Nasrul meminta kabupaten/kota melakukan pembenahan dan pemeliharaan secara berkala. Pengelolaan drainase juga harus dimasukan dalam tata ruang tata kota.
Selain itu, untuk pengelolaan sampah dan limbah, pemda perlu meningkatkan standar operasional atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk pengelolaan, sehingga menghasilkan nilai tambah.
Dia mengatakan Pemprov Sumbar memberikan subsidi pengelolaan sampah bersih sampai ke tempat pembuahan akhir berkisar Rp40.000 per ton.
“Memang mahal, untuk menjadikan sampah itu bersih sampai ke tempat pembuangan akhir, diperlukan biaya Rp60.000 per ton. Provinsi masih subsidi Rp40.000 per ton. Kami minta juga kepedulian bupati/walikota untuk itu,” katanya.
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyebutkan lembaganya konsisten mengejar akses sanitasi dan air bersih 100% di daerah itu. Termasuk juga memperbaiki sistem drainase dan pengelolaan sampah.
“Prioritas kami saat ini adalah melayani akses air bersih kepada masyarakat. Untuk drainase tinggal perbaikan di beberapa saluran, begitu juga dengan sampah,” katanya.
