Pebisnis Dukung Pelindo II Jadi World Class Port Operator

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi pengusaha freight forwarder mendukung direksi baru di jajaran PT Pelabuhan Indonesia II menjadi operator kepelabuhanan tingkat internasional dengan kualitas terbaik.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan perubahan jajaran direksi di PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) yang kini dipimpin oleh Elvyn G Masassya mantan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, membawa angin harapan baru untuk perbaikan kualitas layanan operator pelabuhan.

“Kami menaruh harapan besar dengan direktur utama Pelindo II yang baru agar bisa melakukan perbaikan. Direksi baru ini membawa angi segar bagi perbaikan layanan Pelindo. Misalnya, dengan pengalaman Pelindo II mengelola sekitar 12 pelabuhan di Indonesia ALFI mendorong Pelindo II menjadi World Class Port Operator,” ungkap Yukki kepada Bisnis, Kamis (19/5/2016).

Yukki mengatakan ALFI mendorong Pelindo untuk bisa bersaing di tingkat internasional termasuk untuk melakukan ekspansi di pelabuhan luar negeri. Hal ini dapat diraih oleh Pelindo II, yang diyakini Yukki salah satunya dengan lengkah Pelindo untuk kembali fokus ke core business-nya.

“Tingkat pelayanan kepelabuhan menjadi prioritas utama, tidak hanya menghasilkan keuntungan usaha. Bagi para direksi ini diharapkan membentuk tim kerja yang solid, jauh dari kepentingan politik, serta di dalam pengambilan keputusan tidak ada tawar menawar politik, seperti yang terjadi di masa yang lalu,” ungkap Yukki.

Dengan misi tersebut, Yukki optimistis, Pelindo II bisa lebih obyektif sesuai dengan tujuan utamanya dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.

Sementara itu, Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi sangat mengharapkan adanya perubahan positif jasa kepelabuhanan dalam negeri melalui tangan dingin Elvyn G Masasya. Perubahan itu penting mengingat 65% volume ekspor-impor di Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

“Direksi baru IPC harus mengembangkan Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan kelas dunia atau world class port dan pelabuhan hub alias hub port. Pelabuhan tersebut harus bisa dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Pelabuhan Singapura,” kata Setijadi kepada Bisnis.

Setijadi mencatat pada 2015 lalu, Pelabuhan Singapura menangani lebih dari 30,6 juta TEUs kontainer, 30 juta ton kargo konvensional, 200 ribu ton minyak bumi, dan 15 juta tonkargo curah nonmigas. Bahkan, Pelabuhan tersebut dirancang menjadi pelabuhan kontainer terbesar di dunia dengan kapasitas 65 juta TEUs per tahun.

Menurut Setijadi, Pelindo II harus fokus sebagai operator pelabuhan sesuai dengan UU No. 17/2008 tentang Pelayaran. Peningkatan kapasitas dan produktivitas harus dilakukan denganmengembangkan dan meningkatkan kinerja kepelabuhanan, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana serta peralatan mekanik pelabuhan yang handal. Adapun peningkatan juga perlu dilakukan dalam melaksanakan seluruh kegiatan bisnis kepelabuhan berkaitan dengan layanan kapal, layanan barang, dan layanan enumpang.

Setijadi pun mengingatkan agar direksi baru Pelindo II perlu memberikan perhatian dalam peningkatan manajemen, operasional, dan standardisasi kepelabuhanan, termasuk mendorong profesionalisme tenaga kerja bongkar muat. Menurutnya, peningkatan kinerja tersebut membutuhkan kerja sama, sinergi, dan koordinasi yang baik dengan semua instansi di pelabuhan, termasuk koordinasi yang erat dengan Otoritas Pelabuhan.

“Hubungan dengan para pengguna yang selama ini bersifat transaksional harus berubah menjadi transformasional dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik, termasuk dalam penetapan tarif layanan kepelabuhanan,” tandasnya.

Dengan keterbatasan lahan dan kendala akses akibat kepadatan lalu lintas dari atau menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Pelindo II harus mengembangkan pelabuhan-pelabuhan feeder di barat dan timur Jakarta, termasuk optimalisasi penggunaan Cikarang Dry Port (CDP) dan Terminal Peti Kemas (TPK) Gede Bage.

Selain dengan mengoptimalkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan trucking, rencana penggunaan kereta pelabuhan harus diteruskan melalui kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Berkaitan dengan kepadatan lintasan kereta, peningkatan volume barang kereta pelabuhan harus dilakukan dengan meningkatkan kapasitas (panjang rangkaian) dan frekuensi kereta, termasuk operasionalisasi pada malam hari.

Tak hanya itu, Setijadi berpesan bahwa Pelindo II akan berperan penting dalam implementasi Program Tol Laut. Kata Setijadi, diiperlukan inisiatif direksi baru Pelindo II dalam membangun sinergi dengan Pelindo I, Pelindo III, Pelindo IV, dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) swasta untuk mengembangkan standardisasi infrastruktur dan prosedur kepelabuhanan, serta integrasi sistem informasi antar pelabuhan.

Pengembangan strategis dan operasional Pelindo II harus memperhatikan regulasi yakni UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Permenneg BUMN No. PER 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik) pada BUMN, serta melibatkan para pemangku kepentingan secara sinergis.