Pemerintah Diminta Awasi Distribusi Pangan Jelang Lebaran

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha jasa logistik mengimbau pemerintah untuk mengawasi rantai pasokan jelang puasa dan lebaran karena potensi kenaikan harga akibat tingginya biaya distribusi.

Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyatakan sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, pengawasan perlu dilakukan terutama pada proses distribusi. Pengawasan ini dapat digunakan untuk mendeteksi dan menelusuri kemungkinan penimbunan komoditas. Menurut Setijadi, pengawasan dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas transportasi barang.

"Jembatan timbang, misalnya, selain untuk mengontrol beban lebih pengangkutan barang, juga dapat dimanfaatkan untuk pencatatan dan pengawasan arus komoditas pangan," kata Setijadi kepada Bisnis.com, Rabu (1/6/2016).

Setijadi menyebut P0pengambilalihan pengelolaan jembatan timbang oleh Kementerian Perhubungan dari pemerintah-pemerintah daerah akan memperkuat proses pengawasan ini.

Pengawasan harus dilakukan dengan penerapan sistem informasi yakni dengan memanfaatkan aplikasi yang dibuat oleh beberapa kementerian atay lembaga.

"Misalnya, Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok atau SP2KP di Kementerian Perdagangan," sambungnya.

SP2KP bertujuan untuk menyediakan informasi yang akurat dan reliabel tentang komoditas bahan pokok dan memberikan notifikasi kepada pemangku kepentingan. Aplikasi seperti itu dapat diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi dari kementerian atau lembaga teknis dan dikembangkan lebih lanjut untuk memantau pasokan dan harga komoditas pangan pokok di sepanjang rantai pasok.

Kyatmaja Lookman, Wakil Ketua Bidang Distribusi dan Logistik Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyatakan harga bahan pokok atau bahan baku mengandung komposisi biaya logistik.

Adapun persentase pengaruh biaya logistik terhadap harga barang 20% sampai 50%, sedangkan barang mempunyai komposisi biaya logistik ke harga barang 3% hingga 10%. Menururnya, pemerintah perlu melihat lebih detail perbandingan biaya logistik kita dengan negara lain. Harga bahan baku harus dibandingkan juga dari asal negara dari komoditas barang tersebut.

"Tidak bisa dibandingkan apple to apple pengiriman barang baku dengan pengiriman barang jadi karena simply komposisi biaya logistik seperti biaya transport, warehosing, akan semakin kecil di barang jadi dibandingkan bahan baku," terang Kyatmaja.

Kyatmaja juga menyoroti maraknya praktek mafia dalam perdagangan sembako yang membuat sejumlah komoditas yang diantarkan ke daerah-daerah akan mengalami penundaan. Modus lainnya dengan menyusun rute arus barang menjadi sangat jauh sehingga memakan waktu yang lama.

"Ini juga akan meningkatkan harga barang karena ada inefficient transportation," tuturnya.

Presiden Direktur PT Lookman Djaja Land ini menilai solusi jangka pendek pemerintah melalui impor bahan baku juga sangat tidak efektif. Dia mengusulkan pemerintah untuk lebih tegas menindak manfia pangan dan rantai pasokan. Selain itu dia mengimbau pemerintah untuk tidak lagi memberlakukan aturan pelarangan operasional truk barang karena akan menghambat arus barang.

"Pemerintah harus membangun Rantai Pasok untuk Sembako dengan menciptakan hub-hub Sembako di sentra produksi dan sentra konsumsi kemudian dikoneksikan dengan transportasi massal," jelas Kyatmaja.

Kyatmaja menerangkan, model hub and spoke interconnected dengan transportasi massal akan mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing.

Adapun tiga komoditas pangan pokok yang rentan terhadap perubahan harga adalah daging, bawang merah, dan gula. Berdasarkan catatan SCI, untuk periode Januari sampai dengan Mei 2016 terjadi perubahan harga ketiga komoditas pangan tersebut yang bervariasi. Perubahan harga tertinggi pada periode itu terjadi pada bawang merah 31,6% dan gula 17,8%.