Carry Over Subsidi Energi Melonjak

Bisnis.com, JAKARTA – Dengan keinginan untuk menekan usulan pelebaran defisit anggaran, besaran carry over pembayaran subsidi energi melonjak lebih dari dua kali lipat.
 
Dalam rapat panitia kerja (panja) A di Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (16/6), besaran carry over pembayaran subsidi bahan bakar minyak dan listrik dalam RAPBN Perubahan 2016 disepakati sekitar Rp46,4 triliun. Angka ini naik dari pagu induk sekitar Rp22,3 triliun.
 
Said Abdullah, Wakil Ketua Banggar DPR mengatakan peningkatan carry over ini diharapkan mampu mempersempit usulan pelebaran defisit anggaran dalam RAPBN Perubahan 2016 yang mencapai 2,48% terhadap produk domestik bruto (PDB).
 
“Defisit [anggaran] 2,48% [terhadap PDB] menurut kami agak berat. Karena dari sisi penerimaan migas ada tambahan dan subsidi [yang di-] carry over, semestinya ada pengurangan supaya APBNP itu kredibel,” ujarnya.
 
Angka Rp46,4 triliun tersebut terdiri atas carry over subsidi BBM senilai Rp26 triliun dn subsidi listrik senilai Rp20,4 triliun. Padahal dalam APBN induk, besaran keduanya masing-masing Rp10 triliun dan Rp12,3 triliun.
 
Untuk BBM, dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) senilai US$40 per barel dan asumsi nilai tukar rupiah Rp13.500, subsidi BBM jenis tertentu (minyak tanah dan minyak solar) mencapai Rp13,9 triliun turun dari pagu induk Rp18,7 triliun.
 
Sementara untuk subsidi elpiji tiga kilogram tercatat turun dari Rp31 triliun menjadi Rp25,2 triliun. Secara total dengan volume BBM tertentu 16,2 juta kilo liter dan volume gas elpiji 6.250 juta kilogram, subsidi BBM tercatat Rp39,1 triliun. (lihat tabel)
 
Terkait besaran subsidi tetap untuk minyak solar, mulai 1 Juli berubah menjadi Rp500 per liter. Namun, untuk perhitungan hingga akhir bulan ini masih senilai Rp1.000 per liter. Dalam RAPBN Perubahan, pemerintah mengusulkan Rp350 per liter.
 
Untuk listrik, kebutuhan subsidi tahun berjalan disepakati Rp38,4 triliun, tidak berubah dari APBN induk. Padahal, pemerintah mengusulkan adanya penambahan nilai subsidi Rp54,9 triliun, tapi ditolak DPR.
 
“Jujur pengurangan anggaran K/L berdampak kemana-mana, kalau RAPBNP isinya hanya subsidi BBM saja pada BUMN kita maka kurang elok kalau defisit 2,48%,” tegasnya.
 
Sofyan Basir adalah Direktur Utama PLN mengatakan penambahan besaran pagu subsidi memang seharusnya dilakukan karena sudah dinikmati masyarakat. Jika keputusannya tidak ada penambahan, secara korporasi, pihaknya akan menaikkan tarif untuk golongan 900 VA.
 
“Naikkan tarif. Kalau negara enggak kasih uang gimana. [Waktunya] biar [Kementerian] ESDM yang mutusin, saya enggak tahu,” katanya.