Bisnis.com, JAKARTA-- Pemerintah menargetkan mampu melakukan klarifikasi atas pemetaan wilayah irigasi dalam dua hingga tiga minggu mendatang.
Direktur Pengairan dan Irigasi Kementerian PPN/Bappenas Donny Azdan mengungkapkan klarifikasi diperlukan secepatnya untuk memperhitungkan alokasi pendanaan pada 2017. Pasalnya masih adanya perbedaan data antara kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan kementerian pertanian maupun dengan Bappenas.
Menurutnya kementerian PUPR memproyeksikan terdapat sekitar 2,1 juta hektar lahan yang memerlukan pembangunan irigasi baru dan rehabilitasi. Sementara Bappenas memperhitungkan akan membutuhkan 1,8 juta hektar dengan mempertimbangkan dana alokasi khusus tahun lalu hingga kini.
“Ada beberapa, ada perbedaan kami memperhitungkan dak yang sudah ada 2015- 2016 barangkali sudah ada 900 sampaai 1 juta. Jadi diitung sudah ada 1,8 juta . Tapi nanti mau dikonfirmasi sejauh mana daerah irigasi yang melalui dak benar-benar digunakan rehabilitasi. Ini sedang dibuat tim untuk klarifikasi,” katanya Senin (15/8) usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian.
Dia melanjutkan kajian pemetaan kembali diperlukan untuk wilayah yang masuk dalam kategori rentan air. Dony mencontohkan wilayah Bojonegoro tak perlu menunggu rehabilitasi irigasi dikarenakan terdapat perluasan wilayah yang dapat mengandalkan sistem pemompaan
“Kami masih mau petakan lagi. Berapa daerah yang dianggap mentan bisa dengamn rehab cepat dan investasi murah , barangkali bisa dilakukan. Cuma harus teliti lagi apakah itu bagian dari suatu daerah sistem irigasi atau bukan . Jangan sampai ganggu sistem,” tekannya
Dia pun memproyeksikan untuk mencapai target 3 juta hektar rehabilitasi irigasi hingga 2019 tak akan bisa terpenuhi hanya dari anggaran pusat melainkan membutuhkan tambahan dari dana alokasi khusus masing-masing daerah maupun melalui dana alokasi khusus penugasan. Doni memproyeksikan anggaran pemerintah pusat hanya mampu mencapai target hingga 1,2 juta hektar.
Selain itu dia juga memproyeksikan pada alokasi anggaran tahun depan dana yang diperlukan sekitar Rp12 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini hanya 50% hingga 52% kondisi saluran irigasi dalam kondisi bagus. Dari total itu pun, data Kementerian PU-Pera hanya memotret kerusakan di tiap-tiap jaringan primer, sekunder, dan tersier.
PU-Pera tidak memiliki data kondisi saluran irigasi yang memotret dari hulu ke hilir secara berurutan. Misalkan saluran irigasi primer dalam kondisi bagus, namun tidak bisa diketahui kondisi di saluran sekunder dan tersier di aliran yang sama.
Selain itu, data harus disinkronkan dengan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang kondisi daerah serapan yang mengalirkan air ke saluran irigasi. Dia mengkhawatirkan kondisi bendungan masih bagus, namun tidak ada air yang mengalir karena daerah resapan rusak.
"Kami masih tunggu dulu, datanya diurut mana yang rusak," Dia mengharapkan data irigasi menggunakan pendekatan sistem sehingga bisa memotret satu saluran mulai dari bendungan (jaringan primer) hingga ke sawah. Dengan begitu, bisa diketahui benar-benar persentase saluran yang masih berfungsi.
