Bisnis.com, JAYAPURA - Keputusan pemerintah pusat memotong dana bagi hasil freeport melahirkan keberatan.
Pemerintah Provinsi Papua menilai pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang bersumber dari PT Freeport Indonesia sebesar Rp1,2 triliun untuk Kabupaten Mimika, tidak adil.
"Menyangkut Mimika yang dipotong Rp1,2 triliun dana bagi hasilnya, itu saya pikir tidak adil," ujar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Papua Bangun Manurung, di Jayapura, Rabu (7/9/2016).
Ia mengatakan meski secara nasional pemasukan dari sektor pertambangan mengalami penurunan, namun tidak bagi Papua.
Oleh karena itu, ia menyesalkan keputusan pemerintah pusat yang melakukan pemotongan sebesar itu.
"Karena sebenarnya pemasukan negara dari tambang dalam skala nasional memang turun, tapi untuk di Papua tidak sebab Freeport produksinya kita anggap normal," kata dia.
"Kenapa Mimika menjadi korban atas kekurangan nasional, saya pikir ini tidak adil. Seharusnya tidak sebanyak itu dipotongnya," sambung Manurung.
Pemerintah daerah setempat pun diharapkan bisa segera mengambil langkah-langkah, berusaha membatalkan keputusan tersebut.
"Pusat tidak benar cara menghitungnya. harusnya bupati bicara ke pusat menyampaikan hal ini, kenapa kita yang dikorbankan," katanya.
Manurung memandang keputusan tersebut sangat tidak baik untuk aspek pembangunan sosial dan politik di kawasan Mimika yang sangat bergantung dari penghasilan pajak Freeport.
"Menurut saya, ini kembali menunjukkan kebijakan yang tidak pas karena daerah penghasil dibebankan dengan luar biasa. Apa tidak diperhitungkan dampaknya dengan daerah setempat. Apa lagi APBD Mimika 90% dari dana bagi hasil Freeport," ujarnya lagi.
