Soal Manggis, China Tak “Fair” dan Tak Transparan

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia meminta komitmen China untuk bersikap transparan dan adil terkait pembelian manggis, yang masih harus melalui negara pihak ketiga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam termasuk belum disepakatinya protokol impor manggis dari Indonesia.

"Dengan melalui negara ketiga, harga semakin tidak bersaing dan merugikan petani manggis Indonesia," kata Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian, Arjanto Dhikin, Selasa (13/9/2016) malam, usai pertemuan dengan pihak karantina China.

Setelah sempat dilarang masuk pasar China pada 2010, sejak Maret 2016 manggis Indonesia mulai beredar di pasar negara berkembang terbesar dunia itu.

"Namun, masuknya manggis Indonesia ke Chins, masih melalui negara ketiga. Selain itu, ekspor manggis ke China juga masih belum final protokolnya, karena Tiongkok belum siap dan meminta perpanjangan waktu hingga akhir tahun bagi penuntasan protokol impornya," ungkapnya.

Otoritas Karantina Indonesia dan China (Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the Peoples Republic of China/AQSIQ) semula akan melakukan penandatanganan protokol impor manggis dari Indonesia, seperti yang disepakati kedua pihak pada Februari 2016.

Namun, saat hari pelaksanaan pada Senin (12/9/2016), secara sepihak dan tiba-tiba, China menyatakan belum siap dengan alasan masih akan memastikan aturan birokrasi internalnya, serta meminta perpanjangan waktu hingga akhir tahun 2016.

"Manggis Indonesia saat ditolak masuk China pada 2010, dengan alasan mengandung zat yang membahayakan kesehatan, merupakan pelajaran pahit bagi kami. Karena setelah dicek ulang, manggis kita tidak mengandung zat yang membahayakan, dan akhirnya mereka mengakui kesalahan namun tetap mereka tidak mau mendeklarasikan. Ini tidak fair," ungkap Arjanto.

Ia menambahkan,"sekarang saat akan disepakati protokol impornya mereka sepihak membatalkan dengan alasan legal review.

"Di satu pihak, Indonesia telah memberikan sertifikasi kepada 54 jenis produk tanaman dan pertanian China ke Indonesia, sedangkan Indonesia untuk memasukkan manggis saja sulit. Jika memang ada persyaratan yang harus kami lengkapi, China harus transparan apa saja syaratnya. Jangan ketika ada masalah dengan produk, langsung melarang produk kita masuk pasar mereka," Arjanto menegaskan.

Sikap tidak transparan dan tidak adil China terhadap manggis Indonesia, sangat merugikan, padahal manggis Indonesia setiap tahun masuk pasar Negeri Panda mencapai 25 ribu ton, baik melalui Malaysia, Thailand dan Vietnam.

"Dengan melalui negara ketiga tak terlalu menguntungkan Indonesia. Sebab, mata rantainya menjadi panjang. Otomatis, keuntungan ekspor manggis ikut terpangkas," kata Arjanto menegaskan.

Terkait itu, pihak Indonesia meminta komitmen China untuk bersikap transparan dan fair, serta menuntaskan protokol ekspor tersebut segera mungkin. Tentang kemungkinan Indonesia mengadukan persoalan tersebut ke WTO-SPS, Antarjo mengatakan, saat itu sangat dimungkinkan.