Bisnis.com, SAMARINDA - Untuk menutupi defisit APBD Perubahan 2016, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim sepakat mengajukan utang Rp 440 miliar ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim.
"Kami masih mengajukan utang dan belum final. Pengajuan utang sudah disepakati dalam rapat TAPD dan Banggar DPRD Kaltim hari Senin kemarin," kata anggota Banggar DPRD Kaltim, Syafruddin, Selasa (4/10/2016).
Menurut Syafruddin, utang yang diajukan adalah utang jangka menengah dengan pembayaran dicicil dua kali pada 2017 dan 2018. Utang akan digunakan untuk membayar kewajiban pihak ketiga, belanja pegawai dan lainnya.
"Utang ke BPD ini akan ada bunga yang dibayar. Walaupun, Pemprov Kaltim memiliki dana Rp 4 Triliun lebih di BPD Kaltim tapi dana itu tak bisa diambil untuk tutupi defisit APBD karena sebagai modal BPD," jelas Syafruddin.
Pengajuan utang Rp 440 miliar ini, ditegaskan Syafruddin, tak perlu izin pemerintah pusat Kementerian Keuangan. Karena, utang bukan dari luar negeri.
Diungkapkan Syafruddin, APBD Perubahan Kaltim 2016 diperkirakan Rp7,5 triliun atau turun dari APBD Kaltim murni 2016 sebesar Rp11 triliun. Hal ini karena Kaltim alami defisit Rp 3,5 triliun akibat pemangkasan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas yang diterima Kaltim dari pemerintah pusat.
"APBD Perubahan Kaltim 2016 Rp7,5 triliun. Ini belum pasti. Kita targetkan sepakatnya APBD Perubahan pada pekan ini. Kita masih menunggu ada lagi tambahan transfer dana dari pemerintahan pusat dengan ada komitmen Kementerian Keuangan yang jelas," jelas Syafruddin.
