Online Integrasi Data dan Peta Perkebunan Sawit Diluncurkan

Bisnis.com, JAKARTA -  Kementerian Pertanian (Kementan) meluncurkan SIPKEBUN yang merupakan sistem online atau dalam jaringan/daring untuk mengintegrasikan data dan peta semua perkebunan sawit, baik yang dikelola oleh perusahaan maupun petani swadaya.

Dirjen Perkebunan Kementan Bambang MM dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat  (28/10/2016) mengatakan SIPKEBUN merupakan komitmen untuk mendorong praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Melalui sistem tersebut, pemerintah bisa mengetahui siapa yang menanam, di mana, dan bagaimana kelapa sawit berkembang.

Sistem SIPKEBUN sendiri dikembangkan INOBU bersama Kementan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat, dan Gunung Mas.

Ia mengatakan SIPKEBUN pada dasarnya merupakan program inisiatif pemerintah di bidang perkebunan yang sejalan dengan Undang-undang (UU) nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan dan sebagai wujud akselerasi penerapan e-government di semua unit pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Lebih lanjut dia menambahkan pada UU No.39/2014 terutama pada pasal 4 menyatakan bahwa salah satu lingkup pengaturan perkebunan meliputi sistem data dan informasi.

Menurutnya SIPKEBUN merupakan salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat data base komoditas perkebunan terutama kelapa sawit. "Dengan membangun basis data yang kuat, pemerintah dapat mengetahui masalah riil yang dihadapi di tingkat daerah," ujarnya.

Sehingga lanjut dia proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan program pembangunan perkebunan kelapa sawit  dan komoditas perkebunan lainnya dapat dilakukan dengan baik.

Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Rawing Rambang menambahkan, sistem SIPKEBUN telah lama menjadi rencana Pemprov sejak pemberlakuan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No 5/2011 terkait Perkebunan Berkelanjutan.

"Sistem ini diharapkan bisa menginformasikan kepada kami perkembangan aktual kepatuhan perkebunan pada berbagai peraturan, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari penilaian usaha perkebunan," kata Rawing.

Bupati Seruyan Sudarsono menilai SIPKEBUN dapat menjadi pemantau sekaligus kesempatan kerja sama yang saling mendukung antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kerja sama ini diharapkan bisa membantu secara sistematis percepatan penyelesaian masalah perkebunan yang dihadapi di daerah selama ini," kata Sudarsono.

Bupati Gunung Mas Arton S. Dohong melihat kerja sama ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah Pusat maupun Provinsi pada upaya Kabupaten Gunung Mas untuk melangkah menuju pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

Kerja sama ini memacu kami untuk semakin bekerja keras supaya seluruh sektor perkebunan di Gunung Mas, baik itu yang dikelola oleh perusahaan maupun petani kecil, menerapkan praktik-praktik berkelanjutan," papar Arton.

Pada tahap awal, SIPKEBUN akan menyimpan dan menampilkan data petani swadaya kelapa sawit yang ada di Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat, dan Gunung Mas, termasuk lokasi dan wilayah perkebunan, tingkat produksi, dan kondisi sosio-ekonomi.

Saat ini data dari 2.441 petani swadaya di Kabupaten Seruyan telah siap dikelola dalam SIPKEBUN, dan ditargetkan tahun 2016 semua petani swadaya di kabupaten tersebut, yaitu sebanyak 5.300 orang, bisa selesai dipetakan.