HIPMI ‎Desak Pemerintah Perjelas Regulasi E-Commerce

Bisnis.com, JAKARTA--Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendesak pemerintah agar memperjelas regulasi e-commerce yang tertuang di dalam roadmap agar pemain mendapatkan kepastian untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia.

Bahlil Lahadalia, Ketua Umum HIPMI mengatakan regulator harus mengatur seluruh pemain e-commerce yang jumlahnya semakin banyak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.‎ Dia mengatakan salah satu regulasi yang harus diatur pemerintah di antaranya adalah sistem pembiayaan terhadap e-commerce‎ yang selama ini dianggap tidak transparan.

"‎Pemerintah harus mengatur regulasi untuk e-commerce ini dengan baik karena target dari pemerintah terhadap transaksi e-commerce ini kan juga sangat besar, sampai US$130 miliar pada 2020," tuturnya di Jakarta, (10/11).

‎Dia juga mengatakan perkembangan industri e-commerce diprediksi akan tumbuh dengan pesat dalam waktu beberapa tahun ke depan. Menurut Bahlil, pemerintah juga harus menyiapkan semua aspek untuk menangkap peluang tersebut, salah satunya adalah membangun infrastruktur agar pemain e-commerce dapat memperluas pasarnya hingga ke seluruh pelosok Indonesia.

"Menurut kami, industri e-commerce ini akan tumbuh dengan pesat ya. Karena sekarang sedang eranya digital kan, infrastruktur pemerintah juga harus siap untuk itu," katanya.

Sementara itu, Senior Vice President Media & Digital Business Telkom, Joddy Hernady ‎mengatakan Telkom dan sejumlah BUMN lainnya ‎kini juga tengah menyoroti industri e-commerce serta berencana melakukan edukasi agar seluruh UKM go online di seluruh Indonesia.

"Tapi masalahnya sekarang kan masih banyak UKM yang belum siap go online. Mereka kebanyakan belum paham soal Internet, chatting dan lainnya," katanya.

Dia juga berharap dapat mengangkat seluruh produk dalam negeri buatan UKM agar dapat berkembang dan siap bersaing dengan semua produk dari luar negeri di industri e-commerce.

"Kami berharap dapat mengangkat produk dalam negeri. Selain itu, Telkom juga akan mengelola 47 kabupaten/kota," ujarnya.

Senada, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya juga akan mendukung sektor UKM, salah satunya melalui roadmap e-commerce yang telah menghasilkan tujuh isu strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh pemain e-commerce dalam dan luar negeri.

"Kami juga akan mendukung sektor UKM ini melalui roadmap e-commerce ya," tuturnya.

Dia juga mengatakan dalam waktu dekat roadmap e-commerce akan segera rampung, setelah Presiden Joko Widodo menandatangi ‎tujuh isu utama yang ada dibahas di dalam roadmap.

"‎Tunggu saja, masih proses pokoknya," tukasnya.