Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait aksi demo ojol (ojek online) di Gedung DPR RI, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Bundaran Patung Kuda, Jakarta pada hari ini, Selasa (20/5/2025).
Wadirlantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono mengatakan penerapan rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional atau bergantung pada eskalasi kendaraan di lapangan.
"Polri sebisa mungkin tidak akan melakukan Rekayasa arus Lalu Lintas guna memfasilitasi kelangsungan kegiatan masyarakat. Rekayasa lalu lintas hanya akan diberlakukan apabila situasi dan kondisi kontijensi," ujar Argo dalam keterangan tertulis, Selasa (20/5/2025).
Dia mengimbau kepada masyarakat agar menghindari area jalan yang menjadi tempat aksi para driver ojol, mulai dari Bundaran Patung Kuda, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI.
Menurutnya, di tiga area itu setidaknya akan ada penumpukan kendaraan akinat adanya penyampaian pendapat dari kelompok ojol.
"Sehingga kami imbau bagi masyarakat pengguna jalan agar menghindari ruas ruas jalan disekitar lokasi tersebut atau mencari alternatif jalan lainnya," pungkasnya.
Baca Juga
Di samping itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya telah menerjunkan 2.554 personel untuk mengawal aksi ojol.
"Untuk pengamanan ada 2.554 personel, terdiri dari Polda 1.913 personel, Polres 230 personel, TNI 320 peesonel dan Pemda 91 personel," ujar Ade dalam keterangan tertulis, Selasa (20/5/2025).
Tuntutan Ojol
Diberitakan sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) bakal membawa sembilan tuntutan dalam aksi demo ojek online.
Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan bahwa kondisi pekerja platform driver ojol, taksi online dan kurir semakin tertindas di bawah status mitra yang diatur oleh perusahaan platform.
Lily menyebut, pendapatan pengemudi hanya bisa memperoleh Rp50.000-Rp100.000 per hari atau di bawah standar upah minimum.
Hal itu diperburuk dengan potongan platform yang mencapai 70%. Sebab, pengemudi hanya mendapat Rp5.200, padahal pelanggan membayar Rp18.000 untuk pengantaran makanan dan ini melanggar aturan pemerintah maksimal 20%.
Berikut daftar tuntutan demo Ojol 20 Mei 2025:
1. Hapuskan kemitraan, tetapkan pengemudi ojol, taksol dan kurir sebagai pekerja tetap
2. Hapuskan skema prioritas yang diskriminatif seperti GrabBike Hemat; skema slot, aceng (goceng) di Gojek, skema hub di ShopeeFood, skema prioritas di Maxim, Lalamove, InDrive, Deliveree, Borzo dan lainnya.
3. Pemerintah wajib menetapkan besaran tarif barang/logistik dan makanan, tidak diserahkan ke aplikator serta transparansi dalam perhitungan tarif.
4. Hapuskan potongan aplikator yang menurunkan pendapatan pengemudi.
5. Tolak sanksi suspend dan putus mitra (PM) sewenang-wenang, serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang adil dan efektif dengan melibatkan serikat pekerja.
6. Tolak merger Grab dengan Gojek Tokopedia yang akan mengarah pada monopoli dan berdampak buruk bagi pengemudi.
7. Pemenuhan kondisi kerja layak, pendapatan manusiawi, Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan) serta hak-hak maternitas pengemudi perempuan dan disabilitas dalam ketenagakerjaan.
8. Perusahaan platform wajib menyediakan fasilitas dan perlengkapan kerja bagi pengemudi seperti shelter, jaket, helm, tas serta biaya operasional seperti bensin, pulsa, paket data, parkir, servis kendaraan dan lainnya.
9. Segera sahkan payung hukum perlindungan pengemudi ojol, taksol, kurir dalam RUU Ketenagakerjaan.
