Bisnis.com, JAKARTA — Pagu indikatif belanja kementerian/lembaga atau K/L dalam APBN 2026 ditetapkan senilai Rp1.157,77 triliun. Terdapat perubahan urutan dalam daftar 10 K/L dengan anggaran terbesar, karena Kementerian Pertahanan maupun Polri tidak lagi menempati posisi teratas.
Hal itu terungkap dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 yang baru disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di DPR hari ini, Selasa (20/5/2025). Sri Mulyani menyampaikan asumsi makro untuk APBN 2026 beserta analisis kondisi ekonomi ke depannya.
Terdapat 98 K/L yang akan melakukan belanja pada tahun depan. Di antara daftar itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatatkan pagu indikatif belanja alias anggaran paling jumbo, yakni Rp217,86 triliun.
Badan Gizi Nasional menggeser posisi Kementerian Pertahanan yang pada 2025 ini menempati posisi pertama kementerian dengan anggaran terbesar. BGN juga melampaui Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang dalam beberapa tahun terakhir selalu menempati daftar teratas.
Tak heran, dukungan anggaran Badan Gizi Nasional tersebut karena melaksanakan mandat Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), yang memang menjadi program unggulan.
“Program unggulan nasional terus didorong, termasuk penguatan pelaksanaan MBG, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan, pembangunan lumbung pangan, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tutur Sri Mulyani di DPR.
Baca Juga
Membandingkan dengan anggaran MBG tahun ini yang senilai Rp171 triliun—pagu awal Rp71 triliun, setelah itu ditambah Rp100 triliun—artinya anggaran MBG naik Rp46,86 triliun.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa penguatan kualitas belanja dilakukan dengan melanjutkan efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Posisi kedua K/L dengan anggaran terbesar adalah Kementerian Pertahanan senilai Rp167,4 triliun. Angka tersebut hanya meningkat tipis dari anggaran pada 2025 (sebelum efisiensi) yang senilai Rp166,2 triliun.
Posisi ketiga, yakni Kepolisian RI dengan pagu indikatif senilai Rp109,67 triliun atau lebih rendah dari anggaran 2025 yang senilai Rp126,62 triliun.
Posisi keempat ditempati oleh Kementerian Kesehatan dengan pagu senilai Rp104,35 triliun. Lebih rendah dari pagu 2025 yang senilai Rp105,7 triliun.
Kemudian posisi kelima K/L dengan anggaran jumbo adalah Kementerian Sosial yang mencapai Rp76,04 triliun. Lebih rendah dari pagu 2025 yang senilai Rp79,6 triliun.
Adapun, Sri Mulyani pada dasarnya mengalokasikan belanja negara di kisaran 14,19% hingga 14,75% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada APBN 2026.
Sementara pendapatan negara akan meningkat, mencapai kisaran 11,71% hingga 12,22% dari PDB. Dengan demikian, defisit anggaran akan dijaga di kisaran 2,48% hingga 2,53%—tak jauh berbeda dari rencana defisit tahun ini yang sebesar 2,53% dari PDB.
Berikut 10 K/L dengan Anggaran Terbesar dalam APBN 2026:
- Badan Gizi Nasional (BGN): Rp217,86 triliun
- Kementerian Pertahanan (Kemenhan): Rp167,4 triliun
- Kepolisian RI (Polri): Rp109,67 triliun
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes): Rp104,35 triliun
- Kementerian Sosial (Kemensos): Rp76,04 triliun
- Kementerian Agama (Kemenag): Rp75,21 triliun
- Kementerian Pekerjaan Umum (PU): Rp70,86 triliun
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek): Rp55,45 triliun
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Rp47,13 triliun
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen): Rp33,65 triliun
