Bisnis.com, JAKARTA – Kompleks gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpantau masih kondusif dan beroperasi seperti biasa menjelang aksi demo ojek online (ojol) pada hari ini, Selasa (20/5/2025).
Berdasarkan pantauan Bisnis di lapangan, hingga pukul 11.30 WIB area sekitar kompleks DPR masih kondusif dan belum terlihat massa demo ojol.
Meski demikian, sejumlah petugas telah tampak berjaga. Jika biasanya para driver ojol tampak mengetem di sekitar Stasiun Palmerah, kali ini pemandangan tersebut tak terlihat.
Hanya terdapat jejeran taksi yang terparkir di sekitar ruas Stasiun Palmerah. Pada saat yang sama, proses pemesanan Gojek secara online juga belum terhambat.
Meski demikian, penumpang tidak dapat memilih tujuan di titik lokasi demo, salah satunya Kompleks DPR RI. Sebagai alternatif, penumpang dialihkan untuk dapat memilih lokasi tujuan di Stasiun Palmerah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari driver Gojek yang enggan disebutkan namanya, proses demo baru akan berlangsung di sekitar pukul 13.00 WIB atau setelah zuhur.
Baca Juga
Diberitakan Bisnis sebelumnya, sejumlah tempat yang akan menjadi titik berkumpul massa di antaranya Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, DPR RI, Kantor Aplikator. Demo disertai seruan pemadaman aplikasi (off bid) yang berpotensi berdampak kepada gangguan layanan yang diterima para pengguna aplikasi Gojek, Grab, dan Maxim.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menjelaskan bahwa setidaknya sebanyak 25.000 massa ojol bakal turun ke jalan menyampaikan tuntutannya pada hari ini.
"[Unjuk rasa] diperkirakan akan dihadiri lebih dari 25.000 massa ojol dari berbagai penjuru kota di Jawa dan sebagian Sumatera serta Jabodetabek yang secara bergelombang telah masuk wilayah Jakarta dan bergabung di beberapa titik-titik basecamp komunitas ojol di 5 wilayah Jakarta,” jelasnya.
Berikut daftar tuntutan demo ojol hari ini, 20 Mei 2025:
1. Hapuskan kemitraan, tetapkan pengemudi ojol, taksol dan kurir sebagai pekerja tetap
2. Hapuskan skema prioritas yang diskriminatif seperti GrabBike Hemat; skema slot, aceng (goceng) di Gojek, skema hub di ShopeeFood, skema prioritas di Maxim, Lalamove, InDrive, Deliveree, Borzo dan lainnya.
3. Pemerintah wajib menetapkan besaran tarif barang/logistik dan makanan, tidak diserahkan ke aplikator serta transparansi dalam perhitungan tarif.
4. Hapuskan potongan aplikator yang menurunkan pendapatan pengemudi.
5. Tolak sanksi suspend dan putus mitra (PM) sewenang-wenang, serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang adil dan efektif dengan melibatkan serikat pekerja.
6. Tolak merger Grab dengan Gojek Tokopedia yang akan mengarah pada monopoli dan berdampak buruk bagi pengemudi.
7. Pemenuhan kondisi kerja layak, pendapatan manusiawi, Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan) serta hak-hak maternitas pengemudi perempuan dan disabilitas dalam ketenagakerjaan.
8. Perusahaan platform wajib menyediakan fasilitas dan perlengkapan kerja bagi pengemudi seperti shelter, jaket, helm, tas serta biaya operasional seperti bensin, pulsa, paket data, parkir, servis kendaraan dan lainnya.
9. Segera sahkan payung hukum perlindungan pengemudi ojol, taksol, kurir dalam RUU Ketenagakerjaan.
