Bisnis.com, MALANG—Pemda diminta lebih kreatif dalam membiayai pembangunan daerah di tengah menurunnya kemampuan fiskal dalam menstranfer Dana Alokasi Umum (DAU).
Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan kondisi perekonomian dunia masih belum menentu, terutama dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat semakin menjadikan perekonomian semakin diliputi ketidakpastian.
“Realisasi ekspor-impor kita juga mengalami penurunan yang tajam,” ujarnya di sela-sela Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kota Malang, Kamis (17/11/2016).
Adanya program Amnesti Pajak, kata dia, dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kapasitas dari fiskal.
Namun dengan kondisi perekonomian seperti itu, maka tingkat kemampuan fiskal diperkirakan tidak bisa tinggi sehingga berdampak transfer DAU ke daerah menjadi turun dan kemampuan daerah membiayai daerah juga turun.
Dalam situasi seperti itu, maka Pemda perlu lebih kreatif dalam membiyai pembangunan, terutama membina UMKM. Salah satu yang bisa dilakukan, dengan melibatkan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Model rintisan dalam pembiayaan UMKM, kata Andreas, sudah dilakukan Pemprov Jatim dengan mengucurkan program untuk UMKM berbunga rendah lewat Bank Jatim dengan dana penyertaan Rp30 miliar.
Jika dana dari Pemprov Jatim dan pemda se-wilayah Jatim disertakan di PIP, maka besaran dana yang dikucurkan untuk pembinaan UMKM bisa lebih besar. Jika diasumsikan bahwa danadaerah yang disertakan 40%, maka 60% bisa diperoleh dari PIP sehingga UMKM yang dapat dibiayai dari lembaga tersebut bisa lebih banyak.
Bunga kredit PIP kompetitif karena rendah, hanya 6%, sehingga masih dalam tingkat kemampuan UMKM. Apalagi pemerintah juga sudah sepakat menyertakan modal sebesar Rp1,5 triliun pada lembaga tersebut.
“Saya minta Kepala Kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Regional 4 untuk berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk membahas masalah tersebut,” ujarnya.
Kepala Kantor OJK Regional IV Sukamto berjanji akan segera berkoordinasi dengan Pemprov Jatim. Pembiayaan lewat PIP bisa menjadi alternatif selain dari perbankan untuk mendorong pembangunan daerah.
Anggota Dewan Komisioner OJK Nelson Tampubolon mengatakan terobosan pembangunan dengan pembiayaan PIP bisa menjadi solusi di tengah keterbatasan fiskal.
Namun dia mengingatkan perlu ada drsain yang tepat mengenai sektor UMKM mana yang bisa dibiyai dengan dana dari PIP. Karena itulah perlu ada pemetaan yang baik tentang UMKM di daerah.
Asisten Administrasi Pembangunan Kota Malang Budi Herwanto menyetujui usulan tersebut. “Prinsipnya kami bisa menganggarkan penyertaan ke PIP untuk membiayai UMKM, namun harus jelas terlebih dulu profil calon penerimanya,” ucapnya.
Kepala Kantor OJK Malang Indra Krisna mengatakan program dan target TPAKD Kota a.l. meningkatkan perekonomian masyarakat pelaku UMKM dan sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan Kota Malang.
Meningkatkan penyaluran kredit usaha mikro dan kecil pada sektor perdagangan, perundustrian, dan pariwisata yang tergolong unbanked people.
Selain itu, meningkatkan literasi keuangan masyarakat Kota Malang melalui edukasi dan sosialisai yang berkelanjutan dalam rangka mengantisipasi kerugian akibat maraknya investasi ilegal. (k24)
