Bisnis.com, JAKARTA — Setelah mengerek asumsi pertumbuhan, pemerintah juga berencana mengutak-atik postur anggaran dalam pengajuan Rancangan APBN Perubahan 2017. Perubahan tersebut akan menyasar baik sisi pendapatan maupun belanja negara.
Sri Mulyani mengemukakan, dari sisi penerimaan, pemerintah mengestimasi kenaikan harga minyak mentah yang hingga kini mencapai rata-rata US$50 per barel masih bisa mengompensasi proyeksi pertumbuhan pajak yang tidak setinggi seperti yang diperkirakan sebelumnya.
Pasalnya, Menkeu mengestimasi ada peningkatan cost recovery diiringi oleh penurunan pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini hanya 13% berbanding proyeksi APBN yang mencapai 16%.
Baca Juga
Dalam dokumen APBN 2017, penerimaan perpajakan diproyeksi mencapai Rp1.498,9 triliun atau 85,6% dari total pendapatan negara yang diestimasi Rp1.750,3 triliun.
“APBNP 2017 akan ada kenaikan dari harga bahan bakar minyak, tetapi ada sedikit penurunan dari penerimaan pajak, sehingga secara total akan ada nett sekitar Rp15 triliun. Nanti akan disampaikan ke Dewan pada 5 Juni [2017],” kata Menkeu usai rapat terbatas tentang Penyusunan Rancangan APBN Perubahan 2017 di Kantor Presiden, Selasa (30/5/2017).
Dari sisi belanja, Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo telah menekankan kepada menteri dan kepala lembaga untuk kembali komponen belanja barang, seperti perjalanan dinas dan lain-lain. Dia menuturkan, dengan langkah tersebut, akan didapatkan penghematan sekitar Rp16 triliun.
Sementara, dia belum bisa merinci mengenai penyesuaian belanja subsidi karena masih menunggu pembahasan dari Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani membahas mengenai ini.
Pada 2017, subsidi energi sebesar Rp77,3 triliun dan subsidi nonenergi Rp82,7 triliun. “Hari ini kami baru menyampaikan bahwa bila tidak ada perubahan maka outlook dari kenaikan subsidi baik itu listrik, LPG, akan meningkat lebih besar dari yang ada di APBN.”
