Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memprioritaskan enam indikator untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Bank Dunia dalam laporan terbarunya menempatkan Indonesia pada posisi ke-72 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha tahun 2018. Prestasi tersebut melanjutkan tren percepatan peningkatan peringkat pada tahun sebelumnya. Pada 2017, posisi Indonesia naik 15 peringkat, dari posisi 106 ke peringkat 91.
"Kita sudah tahun ketiga melakukan perbaikan ranking di dalam EoDB. Jadi kita lebih kurang tahu kiatnya bagaimana," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Koordinasi Ease of Doing Business, Senin (15/1/2018).
Menurut Darmin, enam indikator yang akan diprioritaskan adalah indikator dengan peringkat di atas 100. Indikator yang akan jadi prioritas untuk diperbaiki di antaranya Starting Business (144), Dealing with Construction Permits (108), Registering Property (106), Enforcing Contracts (145), Paying Taxes (114) dan Trading Across Borders (112).
“Kita akan banyak fokus kepada indikator-indikator yang masih jelek. Cara ini ditempuh untuk memastikan kita bisa mencapai perbaikan yang berarti pada tahun ini,” tuturnya.
Darmin menjelaskan perbaikan di indikator-indikator tersebut sangat penting. Pasalnya, Presiden Joko Widodo menargetkan agar EoDB Indonesia berada di posisi ke-40. Terkait hal tersebut, pemerintah akan segera melakukan sejumlah perbaikan khususnya dari aspek izin, prosedur dan waktu agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia semakin meningkat.
Adapun rapat tersebut dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan perwakilan pejabat kementerian/lembaga terkait.
