Bisnis.com, WASHINGTON — Pemerintah Indonesia berharap agar pengumuman kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia bisa dilakukan pada pekan depan.
Sinyal tersebut muncul setelah Menteri ESDM Ignasius Jonan melakukan pertemuan tertutup dengan CEO Freeport Richard Adkerson di Hotel Four Seasons Washington Senin siang (25/6), atau Selasa dinihari waktu Jakarta.
Berbeda dengan pertemuan tahun lalu di Houston, Texas, yang melibatkan banyak orang, kali ini Jonan sendiri sementara Richard didampingi Vice President Freeport Indonesia Tony Wenas. Pertemuan berlangsung sekitar 1,5 jam.
Richard menolak membeberkan hasil pertemuan saat ditanya sejumlah jurnalis Indonesia sesuasi pertemuan. Dia hanya berjanji untuk menjelaskan hasil negosiasi ‘di waktu yang akan datang’.
Tony Wenas, menolak memberikan keterangan lebih rinci karena terikat perjanjian kerahasiaan transaksi, termasuk berapa nilai akuisisi 40% saham Freeport milik Rio Tinto dalam bentuk hak partisipasi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan bahwa seluruh isu dalam perundingan dengan pihak Freeport relatif sudah disepakati. Poin terakhir yang tengah dalam tahap finalisasi adalah divestasi saham Freeport Indonesia sebesar 51%.
"Kalau pemahaman bersama, mestinya Freeport—McMoRan sudah siap untuk mengumumkan dan dibuat draf legal. Kalau draf legalnya bisa cepat, satu atau dua minggu bisa selesai," tuturnya, Rabu (27/6).
Terkait dengan divestasi, Jonan menyatakan bahwa hal tersebut akan sangat tergantung pada kesiapan PT Inalum (Persero) sebagai BUMN yang akan membeli saham Freeport Indonesia. Menurutnya, Inalum perlu mencari pinjaman untuk proses akuisisi tersebut.
"Kalau itu siap, saya harap minggu depan bisa ada joint statement bersama antara CEO Freeport—McMoRan dan pemerintah bahwa ini [divestasi] sudah sepakat 51%, dikelola bersama, sepakat membangun smelter, sepakat menjadi IUPK [izin usaha pertambangan khusus], dan juga penerimaan negara lebih tinggi.”
Sebelumnya, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengaku, pihaknya telah mendapatkan komitmen pendanaan untuk merealisasikan hal tersebut. "Sekarang komitmen pendanaan sudah diperoleh dan tinggal tunggu transaksi terjadi," katanya.
Proses akuisisi tersebut akan dilakukan dengan mengambil 40% hak partisipasi (participating interest/PI) Rio Tinto di yang ada di Freeport Indonesia terlebih dahulu.
Menurut Budi, perkembangan perundingan soal divestasi tersebut sudah sangat maju. Kisaran harga PI Rio Tinto senilai US$3 miliar—US$5 miliar pun sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.
Jonan menegaskan, akuisisi saham PT Freeport Indonesia hingga 51% oleh pihak nasional sebagai bentuk semangat kebangsaan. Akuisisi tersebut bisa menunjukkan bahwa pihak nasional mampu mengelola tambang dengan skala raksasa.
Melalui akuisisi tersebut, Jonan menyatakan pihaknya terus mendukung adanya praktik bisnis yang sehat. Dia menegaskan tidak ingin Indonesia dianggap sebagai negara yang tertutup.
"Investor asing boleh masuk, investor swasta domestik juga boleh masuk. Jadi, ini menjadi praktik-praktik bisnis yang jauh lebih sehat," tuturnya.
Manajemen PT Inalum (Persero) membenarkan negosiasi divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia mendekati final kendati sejumlah hal masih dalam pembahasan.
“Proses negosiasi masih berlangsung dan perbedaan pandangan keduabelah pihak yakin Inalum dan Freeport McMoRan terkait proses divestasi sudah semakin mengecil,” tutur Rendi Witular, Kepala Komunikasi Korporat dan Hubungan Antar Lembaga Holding Industri Pertambangan Inalum, saat dihubungi Bisnis, Selasa (26/6).
Rendi yang tengah berada di London, Inggris, menjelaskan proses negosiasi memerlukan waktu yang lama karena kita ingin memastikan proses ini berjalan berdasarkan asas good governance dan prinsip kehati-hatian. Dia enggan memberikan informasi mengenai nilai transaksi.
PERJANJIAN USAHA
Inalum dan Freeport-McMoRan Inc. sepakat untuk menyusun ketentuan terkait hak dan kewajiban dalam pengelolaan PT Freeport Indonesia hingga 2041.
Jonan mengatakan, Inalum dan Freeport—McMoRan akan membuat perjanjian usaha patungan (joint venture agreement) terkait dengan pengelolaan dan pengendalian manajemen di Freeport Indonesia. Perjanjian tersebut akan mencakup program investasi hingga 2041, atau jangka waktu maksimal operasi Freeport Indonesia.
Kesimpulan tersebut diambil setelah Jonan melakukan pertemuan tertutup dengan CEO Freeport—McMoRan Richard C. Adkerson di Hotel Four Seasons Washington Senin siang (25/6), atau Selasa dinihari waktu Jakarta.
"Supaya siapa pun nanti pengurus di Inalum atau pengurus di Freeport-McMoRan tidak akan bisa membuat perubahan-perubahan yang akan mengganggu operasi Freeport ini secara bisnis," katanya.
Dia menyatakan perjanjian tersebut tidak dibuat secara emosional. Namun, harus ada justifikasi bisnis untuk kedua belah pihak yang saling menguntungkan.
Jonan melanjutkan, pihaknya dan Freeport sepakat agar ada kepastian investasi. Artinya, seluruh kewajiban keungan disepakati di awal dan tidak akan berubah di tengah jalan.
"Jadi, gak akan ada nanti misalnya ada peraturan baru yang akan mengubah pajaknya lebih rendah atau justru pajaknya lebih tinggi. Jadi, ada kepastian investasi karena di dunia bisnis ini yang dibutuhkan," tuturnya.
Perlu diketahui, pembelian hak partisipasi Rio Tinto dalam rangka memenuhi kewajiban divestasi 51% Freeport Indonesia akan mengurangi dampak langsung terhadap Freeport-McMoRan sebagai induk usaha Freeport Indonesia, yang saat ini menguasai 91,64% saham, secara signifikan. Pasalnya, dengan mengambil hak partisipasi Rio Tinto, maka Freeport-McMoRan hanya perlu melepas sahamnya sedikit lagi.
Melalui kerja sama dengan Freeport-McMoRan yang pada 1996, Rio Tinto ikut berinvestasi dalam pengelolaan Tambang Grasberg di Papua dengan hak partisipasi sebesar 40%.
Hingga akhir 2021, Rio Tinto memiliki hak 40% apabila produksi mencapai level tertentu. Setelah itu, jatah 40% Rio Tinto akan dihitung dari seluruh produksi atau pendapatan Freeport Indonesia.
Jika hak partisipasi Rio Tinto itu berubah menjadi 40% saham di Freeport Indonesia, maka kepemilikan Freeport-McMoRan sebesar 81,28% akan terdilusi menjadi 48,768%, sementara anak usahanya, PT Indocopper Investasma, dan pemerintah Indonesia yang memiliki saham sebesar 9,36%, akan terdilusi menjadi 5,616%.
Apabila skema ini yang diambil, pihak nasional tinggal membeli saham Rio Tinto dan Indocopper Investama. Dengan demikian, kepemilikan nasional akan memenuhi ketentuan sebesar 51%. (Lucky L. Leatemia)
