Bisnis.com, JAKARTA — Negosiasi divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum memasuki babak paling menentukan pekan ini menyusul kepastian sumber pembiayaan, harga, serta pertemuan lanjutan yang melibatkan manajemen kedua belah pihak.
Perundingan divestasi Freeprot menjadi tema headline koran cetak Bisnis Indonesia edisi Rabu (4/7/2018). Ini laporan lengkapnya.
Inalum disebut-sebut telah mendapatkan komitmen pendanaan dari sindikasi 12 bank beranggotakan sembilan bank asing serta tiga bank lokal, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT CIMB Niaga Tbk. Sejumlah perusahaan asuransi juga terlibat dalam penempatan dana investasi ini dengan return 8% per tahun.
Sumber Bisnis yang mengetahui transaksi itu mengatakan beberapa bank asing yang terlibat a.l. MUFG Bank Ltd. dan The Hongkong Shanghai Bank Corporation. Pemimpin sindikasi kredit ini belum ditentukan karena sejumlah persyaratan masih dalam tahapan negosiasi.
“Akan tetapi, bank asing mengambil porsi mayoritas, dan sebagian kecilnya oleh bank lokal dan perusahaan asuransi. Inalum juga menggunakan sebagian ekuitasnya untuk pembelian, mungkin hingga 30% dari nilai pembelian untuk 40% participation interest Rio Tinto di Freeport Indonesia,” tutur sumber tersebut.
Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengaku sudah mendengar sejumlah kemajuan dalam transaksi divestasi saham Freeport, termasuk rencana kedatangan direktur keuangan Freeport McMoran dalam negosiasi yang berlangsung pada hari ini, Rabu (4/7)) dan Kamis (5/7).
“Mudah-mudahan pekan ini kelar sehingga langsung bisa diumumkan ke publik,” tutur Bambang kepada Bisnis, Selasa malam (3/7/2018).
Informasi yang beredar, bila negosiasi Rabu-Kamis lancar, CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson akan bergabung dan kesepakatan ini akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (6/7). “Saya dengarnya begitu.”
Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin tidak membantah informasi penunjukan 12 bank untuk membiayai akuisisi saham Freeport melalui skema sindikasi. Namun, dia enggan mengonfirmasi nama bank tersebut. “Saya belum bisa confirm dulu.”
Sementara itu, Direktur CIMB Niaga Rahardja Alimhamzah mengatakan sindikasi tersebut masih diproses sehingga belum bisa diketahui berapa besaran nilai partisipasi kredit masing-masing bank. “Belum tahu rencananya kami gimana. Nanti kalau sudah lebih jelas ya.”
Adapun, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni dan Direktur Utama Bank Mandiri Kartiko Wirjoatmodjo enggan berkomentar saat dimintai konfirmasi.
Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama juga tidak bersedia memberikan konfirmasi.
Begitu pula Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara Fajar Harry Sampurno.
Bambang juga mengatakan beberapa hal krusial dalam perundingan telah menemukan solusi, kendati ada sejumlah kecil hal yang harus dituntaskan, seperti kendali manajemen dan aspek lingkungan seperti kewajiban pascatambang oleh Freeport Indonesia.
Sumber Bisnis menyebutkan kendali manajemen jika terjadi kebuntuan (deadlock) dalam pengambilan keputusan adalah satu masalah yang belum terselesaikan. Kabarnya, pihak Inalum mengusulkan ada lima direksi, masing-masing dua orang usalan dua pihak—Freeport & Inalum—dan satu direksi independen.
Ada pun, Freeport meminta 4 direksi yang berasal dari usulan dua belah pihak. Akan tetapi, jika terjadi deadlock, Freeport McMoran yang akan mengambil keputusan.
Izin Pertambangan
Bambang juga menambahkan, selaku regulator, Kementerian ESDM berusaha mengantisipasi segala kemungkinan dari transaksi divestasi, termasuk soal status perizinan Freeport.
Sejak 10 Februari 2017, Freeport hanya mengantongi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sementara yang telah diperpanjang dua kali, dan berakhir tepat pada hari ini, Rabu (4/7).
Bila transaksi divestasi beres pekan ini, seharusnya pemerintah bisa mengeluarkan IUPK permanen. Akan tetapi, mengingat belum ada titik terang, terutama soal divestasi, nasib status IUPK Freeport pun menggantung.
Menurut Bambang, bila perundingan masih molor, pihaknya terpaksa kembali menerbitkan IUPK sementara yang berlaku 6 bulan.
Nasib IUPK Freeport kabarnya akan diumumkan hari ini. “Besok akan ada konferensi pers Dirjen Minerba soal perundingan PTFI dan Pemerintah Indonesia. Akan dijelaskan juga soal IUPK,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi.
