Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan strategi dalam mengendalikan impor semaksimal mungkin di sektor minyak dan gas bumi, mineral, batu bara, dan kelistrikan.
"Arahan Pak Presiden, kalau bisa tidak impor tidak perlu dilakukan. Fokus menggunakan produk dalam negeri kalau bisa. Semaksimal mungkin," tutur Jonan mengawali paparan di Kementerian ESDM, Selasa (4/9/2018).
Pertama, terkait penerapan perluasan mandatori B20. Kedua, beberapa proyek strategis nasional bidang kelistrikan dan migas yang perlu dijadwalkan ulang untuk mengurangi impor yang dipandang belum perlu.
"Kalau misalkan ada di dalam negeri ya sudah dilakukan," katanya.
Ketiga, tentang kewajiban bagi ekspor bidang sumber daya alam, seperti minerba dan migas. Hanya saja, untuk kontrak kerja sama dilkukan pengecualian.
Untuk proyek kelistrikan 35.000 megawatt yang belum melakukan financial closing akan ditunda ada tahun tahun berikutnnya sekitar 15,2 gigawatt. Proyek yang ditunda akan kembali dikerjakan pada 2021 - 2026, sesuai kebutuhan kelistrikan nasional.
"Tidak dibatalkan, karena pertumbuhan listrik kuartal II/2018 sebesar 4,7%, tahun ini maksimum pertumbuhan 6%. Makanya proyek kita geser," katanya.
Menurutnya, pergesaran ini untuk melepaskan tekanan dari pengadaan barang impor.
Untuk pengawasan penerapan B20, Kementerian ESDM akan terus mengoreksi apa saja yang perlu diperrbaiki dari tahun ke tahun.
Dari implementasi perluasan B20 ini akan menghemat devisa mencapai US$2,3 miliar hingga Desember, sementara tahun depan mencapai US$3,3 miliar.
"Malah kami minta PLN dalam dua tahun agar PLTD dengan kapasitas rendah menggunakan minyak kelapa sawit," tambahnya.
Selain itu, terkait masalah ekspor sumber daya alam, Kementerian ESDM akan menerapkan peraturan bahwa ekspor smeua harus menggunakan letters of credits. Jonan menekankan devisa ekspor harus kembali ke Tanah Air.
"Tidak ada alasan, boleh dalam bentuk dolar atau bisa ditempatkan di bank bank kita yang ada di luar negeri," tegasya.
Rencana untuk menyerap produksi minyak bagian kontraktor ke Pertamina juga menjadi sorotan. Menurut Wakil Menteri Arcandra Tahar, kalau Pertamina membeli impor dengan harga impor US$70, maka di dalamnya sudah mengandung unsur biaya transportasi.
"Kalau beeli di dalam negeri itu harganya pasar, dari sisi transportasi sekitar US$3 -US$4 per barrel. Nanti pembelian crude disesuaikan dengan ICP ini yang masih mau diatur, rencananya akan ada ICP+margin," ujarnya.
