Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mendorong inklusivitas dalam pembangunan ekosistem ekonomi digital.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialog with Leaders dengan tema Inclusion in the Age of Disruption: Charting a Common Future.
Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Vietnam Nguyn Xuân Phúc, dan Utusan Khusus Cina Taipei Morris Chang membahas isu perdagangan, ekonomi global dan digital ekonomi.
Presiden Jokowi mengatakan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menggunakan platform digital adalah prioritas Pemerintah Indonesia sejak 2014 dan Indonesia diperkirakan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara tahun 2020.
Sebagai gambaran, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa di Indonesia pada 2017 tercatat 132,7 juta pengguna internet dan 92 juta pengguna smart phone, sehingga pemerintah harus terus menyelesaikan pembangunan infrastruktur digital dengan penambahan serat optik Palapa Ring dan penataan spektrum frekuensi untuk menyediakan akses digital yang terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, Indonesia akan terus mengimplementasikan Peta Jalan Kebijakan E-Commerce untuk mendukung pengembangan e-commerce sebanyak 17% dan mencetak 1000 technopreneurs pada tahun 2020.
Lebih lanjut Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia memberikan perhatian besar terhadap generasi muda untuk Revolusi 4.0 melalui pendidikan vokasi, politeknik, dan balai latihan kerja. Oleh karena itu, pemerintah mendukung pemanfaatan teknologi di semua sektor misalnya Ruangguru di bidang pendidikan, atau GoJek di bidang transportasi.
“Semua ini dilakukan untuk mendorong ekonomi yang inklusif,” kata Presiden Jokowi," katanya, dikutip dari keterangan resminya, Minggu (18/11/2018).
Untuk memastikan pembangunan yang inklusif di era digital, Jokowi mengingatkan agar ketimpangan digital harus diatasi melalui penyusunan peta jalan pengembangan internet of things, penyediaan platform pemasaran digital bagi UMKM misalnya Tokopedia, Qlapa.
Tak hanya itu, dia juga menginginkan adanya pemanfaatan digital bagi daerah tertinggal melalui kerjasama dengan marketplace dalam mengembangkan platform e-commerce berbasis potensi daerah seperti pertanian dan perikanan, dan perbaikan kurikulum sekolah agar lebih siap menyambut era digital.
“Di era digital ini, jangan sampai dilupakan aspek inklusifitas dimana manfaat pembangunan melibatkan dan dapat dinikmati semua orang. Dikhawatirkan bahwa mengabaikan inklusifitas dapat memperburuk kesenjangan. Dan kesenjangan akan menciptakan masalah sosial dan bahkan konflik,” ucapnya.
Di akhir dialog tersebut, Jokowi secara tegas mengingatkan bahwa ketegangan antar negara besar dalam perdagangan dunia hanya akan merugikan masyarakat. “Dan ini pula yang juga dapat mendorong konflik sosial,” tegasnya.
