Bisnis.com, JAKARTA — Pelan, tetapi pasti. Upaya pemerintah melibatkan badan usaha dalam proyek infrastruktur mulai menuai hasil. Sejumlah sektor yang sebelumnya terkunci, mulai tersibak. Miliaran dolar AS diyakini bakal mengalir sepanjang pemangku kepentingan mengawal proyek hingga tuntas.
Salah satu yang semringah dari kerja sama dalam proyek infrastruktur adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Kementerian yang dia pimpin sejauh ini sudah menelurkan empat proyek kerja sama, yaitu tiga proyek serat optik dan satu proyek satelit.
Dari 4 proyek itu, 1 proyek telah beroperasi, 2 dalam tahap konstruksi, dan 1 lagi dalam proses tender.
"Dengan KPBU [kerja sama pemerintah dengan badan usaha] terus terang menjadi nyandu. Kalau ada proyek besar lagi, saya ingin KPBU. [Dalam mencari pendanaan] kita perlu berpikir out of the box, bahkan no box," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (19/11).
Skema KPBU atau juga lazim dikenal dengan public private partnership (PPP) sebetulnya bukan barang baru.
Skema ini menjadi naik daun ketika banyak negara giat membangun infrastruktur, tetapi di sisi lain tak punya cukup uang untuk mendanai proyek.
Baca Juga
Di Indonesia, skema ini gencar dipromosikan sejalan dengan agenda pembangunan infrastruktur yang masif.
Sama halnya dengan negara lain, kocek Indonesia juga tak cukup banyak fulus untuk mendanai proyek. Anggaran negara dan daerah hanya bisa menutupi 41,30% dari kebutuhan sebanyak Rp4.796,20 triliun. Maka bisa ditebak, sisa kebutuhan pasti diharapkan dari BUMN (22,20%) dan swasta (36,50%).
JALAN TOL
Sektor lain yang juga cukup mentereng dalam proyek kerja sama adalah jalan tol. Dalam 3 tahun terakhir, 12 proyek jalan tol digarap dengan skema KPBU dan 9 diantaranya sudah masuk tahap konstruksi.
Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa skema KPBU membuat pembangunan jalan tol lebih cepat dan tidak bergantung pada anggaran negara.
Dia menerangkan bahwa dalam 4 tahun terakhir alokasi anggaran untuk Kementerian PUPR rata-rata Rp105 triliun, sedangkan kebutuhan pendanaan lebih besar.
Secara umum, Indonesia boleh dibilang terdepan dalam menjaring partisipasi badan usaha dalam proyek infrastruktur.
Berdasarkan data PPP Knowledge Lab, pusat informasi PPP yang dirikan sejumlah lembaga keuangan internasional, menunjukkan bahwa nilai proyek KPBU di Indonesia mencapai US$54,63 miliar sejak 1990. Hingga 2017, investasi infrastruktur yang masih aktif mencapai US$48,11 miliar. Angka-angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya.
Portofolio proyek kerja sama di Tanah Air dipastikan terus bertambah karena masih banyak proyek yang belum masuk dalam tahap financial closing maupun konstruksi.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melansir per Oktober 2018 ada 37 proyek KPBU senilai US$7,17 miliar yang tengah dalam tahap perencanaan, persiapan, hingga transaksi. Selain itu, ada 12 proyek KPBU yang sudah tahap konstruksi dengan nilai US$8,82 miliar.
