Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo meminta semua kementerian dan lembaga mengevaluasi dokumen perencanaan, penganggaran, hingga implementasi kegiatan untuk mengantisipasi naiknya anggaran yang tidak terserap.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, jumlah anggaran yang tidak terbelanjakan mencapai lebih dari Rp70 triliun setiap tahunnya selama 10 tahun terakhir. Jika dirinci, anggaran belanja pegawai yang tidak terbelanjakan sebesar Rp9,9 triliun, belanja barang yang tidak terserap sekitar Rp31 triliun, sedangkan belanja modal yang tidak terserap sekitar Rp32 triliun tiap tahunnya selama 10 tahun terakhir.
"Jadi saya mau membuat angka satu dekade supaya kementerian lembaga memiliki pemahaman kemampuan belanja mereka. Supaya para menteri mengetahui bagaimana kita menggunakan APBN secara baik atau tidak," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Negara, Rabu (5/12/2018).
Adapun, penyerapan belanja pegawai rata-rata mencapai 95,6%, belanja barang hanya terserap 86,4%, dan serapan belanja modal sekitar 84,4% setiap tahun selama 10 tahun terakhir.
Mengacu pada data yang dipaparkan tersebut, dia mengungkapkan Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian lembaga terus melakukan evaluasi dan penelitian detil terhadap seluruh perencanaan anggaran.
Evaluasi itu juga diharapkan dapat memberikan panduan bagi kementerian lembaga bisa menggunakan anggaran secara efektif dan lebih terserap.
"Bapak Presiden sampai menyampaikan bahwa kalau ada direktorat jenderal yang tidak menyerap, ya itu segera dikoreksi saja. Jadi artinya memang harus melihat sampai detil kepada dokumen anggaran dan pelaksanaannya," tekannya.
