Ketika Elvyn Bicara Konsep Masyarakat Adil, Makmur, dan Sejahtera

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC Elvyn G. Masassya menyarankan tiga basis pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

"Pertama, bagaimana membuat strategi agar terjadi pertumbuhan ekonomi. Kedua, bagaimana agar terjadi pemerataan ekonomi, dan ketiga keadilan terhadap seluruh rakyat," ujar Elvyn seperti dikutip dari Antara, Kamis (14/3/2019).

Dia menjelaskan bahwa dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia harus berbasis pada kemampuan dalam negeri, seperti membuka kesempatan kerja kepada rakyat, meningkatkan ekspor, dan investasi.

"Berarti di elemen-elemen ini harus dilakukan dengan cara meningkatkan investasi melalui kemudahan berinvestasi, kemudian konsumsi dalam negerinya juga harus ditingkatkan lewat daya beli yang tinggi, aksesnya harus ada, pengeluaran pemerintah harus yang memberikan efek berganda, ekspor harus tinggi dan impor harus diganti dengan substitusi impor. Ini dari sisi pertumbuhan ekonomi," kata Elvyn.

Namun pertumbuhan ekonomi saja tidaklah cukup, menurut dia, karena harus ada pemerataan ekonomi melalui pendistribusian barang serta kesempatan atau akses masyarakat kepada ekonomi.

"Sedangkan basis yang ketiga adalah keadilan di mana keadilan itu memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun. Usaha besar, menengah dan kecil harus mendapatkan kesempatan yang sama serta bahkan harus ada keberpihakan kepada usaha kecil dan mikro yang lebih tinggi ketimbang usaha yang besar," ujarnya.

Tiga basis yang disarankan Elvyn tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera dari Sabang (Aceh) sampai Merauke (Papua) yang merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi Indonesia.

"Secara geografis seperti kita ketahui dari Aceh sampai Papua ini terdiri dari 17.000 pulau, dan pulau-pulau ini harus dijangkau karena ada masyarakat di sana yang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan serta untuk mendapatkan hal itu mereka harus diberikan akses dimana salah satunya melalui konektivitas. Maka dari itu perlu ada pembangunan konektivitas dari Aceh sampai dengan Papua," katanya.

Selain pembangunan konektivitas, hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pendistribusian barang secara baik dengan harga yang wajar, sehingga meminimalisir disparitas harga.

Seluruh rakyat Indonesia, menurut Elvyn, harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses barang, jasa, dan berbagai hal lainnya.