Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) pada 2020 mendatang. Modal ini diharapkan dapat menolong SMF mencapai target pemenuhan rumah bagi masyarakat.
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keangan Dedy Syarif Usman mengatakan PT SMF akan diberikan PMN sebanyak Rp2,5 triliun pada 2020.
Pemberian modal ini diharapkan dapat memenuhi target yang diberikan pemerintah kepada PT SMF.
Pertama, PT SMF akan mendukung pemenuhan backlog perumahan melalui pembiayaan 102.500 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan porsi 25%.
“Pada tahun sebelumnya, porsi pembiayaan dari PT SMF hanya sebesar 10%,” kata Dedy saat ditemui di Kantor Ditjen Kekayaan Negara , Jakarta pada Jumat (4/10/2019).
Target kedua adalah untuk membiayai sekitar 17.000 unit rumah pada program KPR SMF Pascabencana serta program KPR SMF untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Selain itu penambahan PMN kepada PT SMF bertujuan untuk mendukung program satu juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.
Peningkatan modal juga diharapkan dapat meringankan beban pemerintah dalam KPR FLPP, menambah jumlah rumah yang dibiayai melaui proses leveraging yang dilakukan PT SMF, serta menyediakan dana jangka panjang bagi penyalur KPR yang menjalankan program pemerintah.
Tujuan lain yang diharapkan apat tercapai adalah meningkatkan pembiayaan perumahan yang secara bertahap akan mendorong bergeraknya sektor riil. Hal ini akan membuka lapangan kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan serta memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi.
Data dari Kementerian Keuangan mencatat, hingga Juni 2019 dari total modal yang disetor sebesar Rp6,8 triliun, PT SMF telah mampu mengalirkan dana kepada penyalur KPR sebesar Rp52,85 triliun.
Angka tersebut didapat melalui dua alternatif yakni memfasilitasi sekuritisasi sebesar Rp10,15 triliun dan penyaluran pinjaman (refinancing) sebanyak Rp42,69 triliun.
