Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyatakan ada selisih pagu kebutuhan dan pagu alokasi anggaran Ditjen Perhubungan Darat 2020 yang mencapai Rp6,9 triliun.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menuturkan selisih itu diharapkan dapat diisi oleh investasi swasta.
"Selisih inilah yang dapat berpotensi dikerjasamakan dengan badan usaha atau swasta," katanya dalam keterangan pers, Kamis (7/11/2019).
Menurutnya, Kemenhub akan terus mendorong peran serta investasi BUMN, swasta nasional atau asing dalam pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan pemerintah.
Budi menambahkan pembangunan infrastruktur yang terfokus pada pengembangan transportasi darat berguna untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal ini merupakan rencana strategis Ditjen Perhubungan Darat pada 2020-2024, yakni dengan melakukan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek pembangunan transportasi darat. Proyek itu seperti Pembangunan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), revitalisasi Terminal Tipe A, serta pembangunan pelabuhan penyeberangan.
“Proyek kerja sama ini tidak lepas dari dorongan pemerintah untuk merealisasikan program Nawacita dalam membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah pedesaan serta untuk memastikan infrastruktur tetap dibangun walaupun dengan keterbatasan APBN,” jelasnya.
Saat ini, dia telah menggelar acara investor gathering dan kunjungan ke beberapa negara untuk menggaet calon investor yang tertarik terhadap aset milik Ditjen Perhubungan Darat.
"Ada sebanyak 127 Terminal Tipe A, 134 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, BPLJSKB, dan 3 Pelabuhan Penyeberangan yang berpotensi untuk dilakukan kerja sama," urainya.
Proyek KPBU untuk Terminal Tipe A rencananya akan dilakukan sementara bagi wilayah Jawa Tengah, sementara 3 pelabuhan penyeberangan yang disebutkannya ada di wilayah Klademak, Batanta, dan Salawati yang ada di Provinsi Papua Barat.
Dia menambahkan bahwa peran Ditjen Perhubungan Darat juga berguna untuk mendorong segi logistik karena 75 persen pergerakan sektor logistik menggunakan transportasi darat.
