Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan pembangunan sejumlah infrastruktur dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum di Provinsi Jawa Barat untuk mendukung Program Citarum Harum.
Hal ini merupakan tindak lanjut amanat Presiden Joko Widodo melalui Perpres No 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
"Keberhasilan Program Citarum Harum memerlukan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang telah disepakati dalam rencana aksi yang mengatur tanggung jawab masing-masing stakeholder," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers, Jumat (19/6/2020).
Penataan DAS Citarum dilakukan secara terpadu mulai dari normalisasi badan sungai, peningkatan kapasitas sungai dengan pembangunan terowongan, pembangunan permukiman baru bagi warga yang direlokasi, pembangunan fasilitas pengolahan air limbah dan sampah permukaan serta penegakan hukum.
Dalam mendukung Program Citarum Harum, Kementerian PUPR telah melakukan pengelolaan sumber daya air, pengelolaan limbah cair dan padat di sepanjang sungai dan permukiman, termasuk pengendalian banjir di wilayah hilir.
Sejumlah infrastruktur telah dibangun diantaranya normalisasi kali mati (oxbow) yang telah dilaksanakan sejak 2019 di 5 lokasi dengan anggaran Rp33,8 miliar yakni Kali Mati Dara Ulin, Mahmud, Bojong Soang, Sapan, dan Cisangkuy.
Baca Juga
Adapun pada 2018, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan Kolam Retensi Cieuntung di Kecamatan Baleendah seluas 4,75 hektare berkapasitas tampung 190 ribu meter kubik dengan anggaran sebesar Rp203 miliar.
Tampungan air buatan ini diklaim mampu mengurangi debit banjir Citarum yang kerap menggenangi daerah Dayeuhkolot dan Baleendah.
Saat ini juga tengah disiapkan pembangunan Kolam Retensi Andir dan polder-polder di Kabupaten Bandung sebagai tampungan pengendali banjir dengan anggaran Rp114 miliar.
Infrastruktur pengendali banjir tersebut rencananya dibangun pada Agustus 2020 hingga tahun 2021 di 5 lokasi, yakni Cijambe Barat, Cijambe Timur, Cigede, Cipalasari, dan Cisangkuy.
Pada Tahun Anggaran (TA) 2020, Kementerian PUPR juga menganggarkan Program Padat Karya Tunai (PKT) sebesar Rp56,1 miliar untuk mendukung penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari tingginya aktivitas domestik dan industri di pinggiran DAS Citarum.
PKT dilaksanakan melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau dikenal dengan Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS3R) dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 103 lokasi yang tersebar di 9 kota/kabupaten di Jawa Barat.
Untuk mendukung pembiayaan penanganan sampah di DAS Citarum, saat ini juga telah dilakukan penandatangan loan agreement atau perjanjian pinjaman dengan World Bank.
Perjanjian tersebut untuk pelaksanaan Program Improvement of Solid waste Management Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) sebesar US$100 juta (Rp1,58 triliun) berlaku efektif 3 April 2020 hingga 30 November 2025.
Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) skala kota dan pengadaan armada pengangkut sampah sebesar US$ 77 juta (Rp1,2 triliun).
Nantinya, TPST ini akan mendukung pengelolaan sampah di wilayah Regional Metro Bandung yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat. Kemudian, Non-Metro Bandung yaitu Kabupaten Cianjur, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi.
Saat ini, sudah ada lahan yang siap sebanyak 17 lokasi dari total rencana penanganan sebanyak 77 lokasi.
Selain itu, Kementerian PUPR juga bekerja sama dengan TNI melakukan serangkaian kegiatan seperti pengerukan sendimen, pembibitan tanaman, penanaman pohon, sosialisasi dan patroli bersama. Pelaksanaan program tersebut dilakukan pada 2018-2020 dengan anggaran sebesar Rp551,41 miliar.
Pada tahun 2021, program pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum tetap dilanjutkan Kementerian PUPR melalui serangkaian kegiatan infrastruktur, termasuk kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan TNI dengan total anggaran sebesar Rp 618,6 miliar.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk normalisasi sungai di 6 lokasi sebesar Rp137 miliar, rehabilitasi sungai di 3 lokasi senilai Rp125 miliar, pemeliharaan sungai di 6 lokasi senilai Rp6,6 miliar, pengendalian banjir di 2 lokasi senilai Rp100 miliar.
Kemudian, pembangunan pengendali banjir di Sungai Cibeet senilai Rp50 miliar, dan pelaksanaan kegiatan bekerja sama dengan TNI senilai Rp200 miliar.
