Sudah delapan bulan berlalu sejak pandemi Covid 19 merebak ke penjuru dunia. Terkuak bahwa pandemi tak semata masalah kesehatan. Lebih serius lagi, pandemi merasuk jauh ke dalam hubungan antar-negara, baik dalam aspek politik maupun ekonomi.
Gegara ingin memenuhi kebutuhan dalam negeri, banyak negara memainkan jurus “selamatkan diri sendiri“ dan melarang ekspor alat kesehatan (alkes). Muncul kekhawatiran perilaku dagang seperti itu menciderai prinsip perdagangan bebas.
Tak ayal ada yang meramalkan, tersebab pandemi, dunia akan terjebak dalam arus balik globalisasi. Muncul sikap proteksionistik dalam perdagangan internasional. Sikap protektif memicu terjadinya disrupsi dalam arus perdagangan dunia.
Pandemi memantik kelesuan ekonomi dunia. Daya reperkusi kelesuan ekonomi satu negara ke negara lain semakin kencang tatkala produksi barang makin terkoneksi dalam satu rantai pasok global. China, sebagai ekonomi nomor dua terbesar dunia, pun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.
China dikenal sebagai pemain utama dalam rantai pasok global. Perlambatan ekonominya berdampak besar pada perdagangan dan investasi dunia.
Buramnya ekonomi dan disrupsi perdagangan dunia tidak saja disebabkan oleh pandemi. Perang dagang AS-China justru sudah menunjukkan dampak negatifnya sebelum itu. Pertanyaannya, bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia bisa memetik manfaat dari situasi ekonomi dunia di masa pandemi?
Jauh sebelum pandemi, disrupsi sudah terasa. Dampak perang dagang yang dicanangkan AS pada 2018 itu segera terasa. US Census Bureau mencatat impor AS dari China pada 2019 turun 16% dibanding tahun sebelumnya. Ini penurunan terbesar selama 35 tahun terakhir.
Tatkala total impor AS dari seluruh dunia turun hanya 2%, impor AS dari China justru turun 16%. Telah terjadi pergeseran dalam sumber pasokan ke AS. Menarik untuk menilik fenomena ini. Negara mana yang menjadi sumber alternatif sebagai pemasok ke AS?
Vietnam dan Taiwan paling menikmati pergeseran sumber pasokan ke AS ini. Lonjakan ekspor mereka ke AS masing-masing 36% dan 19%. Thailand dan India mengalami kenaikan juga tapi tidak sesignifikan Vietnam dan Taiwan, masing-masing hanya 5% dan 6,3%. Bagaimana dengan Indonesia? Ekspor Indonesia ke AS selama perang dagang malah turun 3%.
Selain efek perang dagang, disrupsi perdagangan dunia juga dipicu pandemi. Sejak pandemi impor AS dari China selama peoride Januari—Maret 2020 saja sudah anjlok 28%. Padahal tahun lalu masih di bawah 20%. Ekonomi perdagangan China menghadapi pukulan ganda: perang dagang dan pandemi. Kisruh hubungan AS-China tidak saja terjadi di bidang perdagangan tetapi juga investasi.
Pandemi menyadarkan AS dan negara lain bahwa ketergantungan terhadap barang industri perantara dari China sangat berisiko bagi ketahanan ekonomi negara. Peter Navarro, penasehat ekonomi Presiden AS, menegaskan bahwa AS harus memindahkan basis produksinya yang terkait rantai pasok global agar dapat mengurangi ketergantungan pada negara lain (Richard Fontain, Foreign Policy, 17 April 2020).
Dalam perspektif itulah AS merelokasi industrinya dari China ke negara lain. Begitu pula Jepang dan Jerman. Jepang mengalokasikan dana stimulus US$ 2,2 miliar untuk membantu relokasi basis produksi mereka dari China ke Asia Tenggara.
DW Jerman mencatat bahwa seperempat perusahaan Jerman di China pun berencana merelokasi industri produk perantara ke negara lain. Pemindahan basis industri dari China oleh tiga negara ini diyakini mengubah struktur rantai pasokan global, yang selama ini didominasi China.
Lebih spesifik, lembaga riset Nomura mengungkapkan sebelum pandemi saja ada 56 perusahaan asing merelokasi pabriknya dari China selama April 2018—Agustus 2019. Yang menarik, dari jumlah itu yang pindah ke Vietnam 26, Taiwan 11, Thailand 8, dan ke India dan Indonesia masing-masing hanya 3 dan 2.
Dari dampak perang dagang dan pandemi di atas, ada dua hal menarik untuk diamati. Pertama, ekspor Indonesia ke AS turun setelah perang dagang, sementara negara lain menikmati kenaikan ekspor ke AS. Kedua, relokasi industri dari China ke Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ke Vietnam dan Thailand. Pada titik inilah muncul tantangan bagi diplomasi ekonomi Indonesia untuk memetik manfaat dari perang dagang AS-China dan pandemi.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menginstruksikan kepada semua diplomat Indonesia untuk melancarkan “diplomasi blusukan“, langkah pendekatan kepada pelaku bisnis dan investor secara langsung untuk menjajaki relokasi industri negara akreditasi ke Indonesia.
KBRI Berlin misalnya, telah mendekati Kadin Jerman terkait rencana relokasi lebih dari 100 perusahaan Jerman di China ke kawasan Asia Tenggara. Ini peluang bagus. Indonesia harus bisa menarik perusahaan Jerman itu memindahkan basis produksinya ke Indonesia.
Dalam upaya menarik investasi, diplomasi ekonomi di luar negeri adalah satu hal. Iklim investasi dalam negeri adalah hal lain. Namun keduanya harus sejalan. Diplomasi ekonomi yang digenjot di luar negeri tidak berarti apa-apa tanpa didukung perbaikan iklim investasi di dalam negeri. Kebijakan pemerintah memang dijalankan ke arah perbaikan itu tetapi masih harus banyak berbenah.
Data Bank Dunia 2020 menunjukkan indeks kemudahan berbisnis Indonesia berada di peringkat 6 dari 10 negara Asean. Untuk indeks daya saing dan indeks korupsi, Indonesa peringkat 4. Tiga indikator ini menentukan kepercayaan investor.
Belajar dari Thailand dan Vietnam dalam menarik investor, upaya meningkatkan daya tarik investasi harus dibarengi dengan kebijakan liberalisasi perdagangan, pembangunan infrastruktur, reformasi agraria, hukum perburuhan dan kemudahan pajak (The Economic Times, 7 Oktober 2019).
Namun, segencar apapun diplomasi ekonomi dijalankan para diplomat di luar negeri, harapan dipetiknya manfaat konkrit dari promosi itu pada akhirnya sangat tergantung pada kebijakan memoles wajah iklim investasi di dalam negeri.
