Proses Perubahan Skema Subsidi LPG Perlu Waktu hingga 1,5 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA —  Indonesia membutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk mengubah skema penyaluran subsidi liquefied petroleum gas apabila ingin benar-benar diterapkan.

Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ruddy Gobel mengatakan bahwa berpindah dari subsidi berbasis komoditas ke subsidi langsung atau tertutup membutuhkan kerja sama yang luar biasa. Menurutnya, diperlukan basis data yang jelas, adanya proses registrasi, dan mekanisme yang jelas.

Dia menuturkan bahwa dalam uji coba yang telah dilakukan beberapa tahun lalu, pada dasarnya Indonesia telah memiliki data dan teknologi yang mendukung untuk menerapkan skema subsidi tertutup. Untuk itu, dia meyakini perpindahan skema subsidi bisa dilaksanakan dengan baik.

"Timing-nya kapan dilakukan persiapan untuk perpindah subsidi setahu saya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun," katanya dalam sebuah webinar yang digelar pada Kamis (18/2/2021).

Ruddy mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan itu guna menyiapkan proses asesmen, serta mengubah sejumlah regulasi yang mengatur pemberian subsidi gas melon tersebut yang tertuang dalam dua peraturan presiden.

Di samping itu, setelah subsidi tidak lagi diberikan dalam bentuk komoditasnya, perlu ada kepastian pasokan LPG tidak akan berkurang untuk digunakan masyarakat setelahnya. Pasokan LPG masih tetap harus dipastikan terjaga.

Menurut Ruddy, pengubahan skema subsidi telah lama dibahas bersama dengan pemerintah dan parlemen. Sejumlah pemangku kepentingan tersebut menyatakan dukungannya atas rencana itu.

"Akan tetapi timing-nya kita masih menghadapi pandemi sekarang, dan prioritas utama pemerintah adalah agar dampak pandemi dapat diredam agar dapat pemulihan, tapi kebijakan ini harus dimulai dari sekarang, jika membutuh waktu 1 tahun, maka tahun 2022 atau 2023 akan menjadi tahun yang baik," ungkapnya.