Bisnis.com, JAKARTA – Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) memberikan tanggapannya soal rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2022 di beberapa daerah yang dinilai cukup rendah.
Presiden Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Mathias Tambing menjelaskan penaikan UMP saat ini yang rata-rata hanya sekitar satu persen masih belum sinkron dengan harapan pekerja.
Hal itu lantaran besaran kenaikan UMP tersebut tidak sesuai dengan data kenaikan harga bahan pokok yang dimiliki oleh serikat pekerja.
"Unsur menolak UMP cenderung dominan di Indonesia karena seharusnya bisa di atas 5 persen baru sesuai. Kalau nggak ya pasti ada penolakan dari semua unsur. Memang nggak diterima pihak buruh," ujarnya, Minggu (21/11/2021).
Meski demikian, dia menyarankan sebagai jalan tengahnya, sebaiknya pengusaha yang belum mampu melakukan kenaikan UMP dapat bernegosiasi dengan pekerja.
Namun, dia juga berharap bagi perusahaan besar yang memang memiliki kemampuan membayar bisa menaikkan UMP dengan pertumbuhan yang lebih besar.
Baca Juga
"Jadi jangan dipukul rata perusahaan yang besar juga cuma naiknya satu persen," imbuhnya.
Apalagi, saat ini pelaut Indonesia juga menghadapi masalah tenaga kerja asing yang juga mendominasi lapangan kerja. Dengan demikian bagi pelaut lokal pendapatannya masih lebih rendah dibandingkan dengan pelaut asing.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menegaskan rata-rata kenaikan upah minimum (UM) secara nasional mencapai 1,09 persen tahun depan. Angka itu diperoleh dengan menggunakan formulasi penghitungan baru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan.
“Setelah kami melakukan simulasi tentunya nanti akan ditetapkan oleh para gubernur simulasi berdasarkan data dari BPS rata-rata kenaikan upah minimum itu 1,09 persen ini rata-rata nasional sekali lagi kita tunggu para gubernur,” kata Ida saat mengadakan konferensi pers daring, Selasa (16/11/2021).
