Bisnis.com, JAKARTA – Holding Badan Usaha Milik Negara Aviasi dan Pariwisata atau InJourney mengupayakan agar Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan pada tahun ini dapat dimanfaatkan untuk memulihkan industri pariwisata dan penerbangan.
VP Director PT Aviasi Pariwisata Edwin Hidayat menjelaskan aviasi dan sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Dia menjelaskan dampak pandemi membuat semua perusahaan merugi. Dengan demikian dibentuknya holding BUMN Pariwisata dan Aviasi juga merupakan langkah tepat karena bisa menjadi bentuk kolaborasi ekosistem pariwisata.
Rencana strategis holding, sebutnya, adalah agar segera memulihkan, memperbaiki dan merencanakan ekosistem bisnis yang lebih baik. Segala hal tersebut diperuntukkan bagi maskapai, bandara, destinasi wisata yang dikelola. Termasuk juga harus kerja sama dengan semua pihak, swasta, UMKM, dan lainnya.
"Jadi memang PMN yang kami minta memang lebih kepada penataan dan pengembangan di perusahaan di bawah holding," ujarnya, Senin (27/6/2022).
Menurut Edwin, pada tahun ini besaran alokasi PMN juga belum pasti karena masih dalam bentuk cadangan investasi pemerintah. Artinya PMN tersebut masih dalam pembahasan.
"Ini masih berjuang nih untuk PMN," imbuhnya.
Baca Juga
Adapun, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi sejumlah BUMN Transportasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo memerinci jumlah suntikan modal yang dibutuhkan oleh InJourney senilai Rp9,50 triliun. Rencananya, besaran anggaran tersebut akan digunakan sebagai penguatan permodalan untuk restrukturisasi. In Journey merupakan BUMN Holding Industri Aviasi dan Pariwisata.
Tak hanya itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika.
"Selanjutnya KAI dengan PMN sebesar Rp4,1 triliun tahun depan. Dana ini akan digunakan untuk memenuhi setoran modal porsi Indonesia dalam penambahan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung," ujarnya, Selasa (7/6/2022).
Tiko, sapaan akrabnya, menjelaskan PMN untuk KAI masih menunggu keputusan dari Komite KCJB sesuai Perpres 93/2021.
Adapula Damri yang memerlukan dana segar senilai Rp870 miliar untuk mengerjakan program penugasan dan pengembangan usaha. Sejumlah program tersebut di antaranya untuk penyediaan armada untuk penugasan perintis dan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), armada bus listrik untuk perkotaan melalui buy the service, dan peningkatan kapasitas bisnis perusahaan.
Tiko menjelaskan Damri sudah cukup lama tidak menerima PMN untuk penugasan perintis. Selain itu, Damri juga menerima banyak penugasan dari Kementerian Perhubungan untuk membuka rute di daerah baru. Belum lagi untuk reformasi bis listrik di banyak kota besar seperti Jakarta, Medan dan Surabaya.
Selanjutnya, ada AirNav Indonesia yang juga diusulkan PMN sekitar Rp790 miliar. Besaran dana tersebut untuk penugasan dalam rangka mencapai seamless Air Traffic Management (ATM) di kawasan regional, serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem.
Terlebih, Tiko menggambarkan kondisi AirNav yang arus kasnya terdampak pandemi.
"Jadi kami perlu untuk cashflow pembelian capex radar," jelasnya.
