Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan 2013-2014 Chatib Basri menyampaikan Indonesia dapat mengejar mereka yang lari dari pajak dengan menjadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF).
"Saya kira sangat bisa karena dengan seperti ini automatic exchange of information dari sisi pajak itu akan bisa dilakukan," katanya dalam Inspirato Sharing Session: Kenapa Indonesia Harus Jadi Anggota Penuh, Selasa (26/7/2022).
Ekonom Universitas Indonesia tersebut mengatakan terkait kasus korupsi, arus modal keluar yang tidak legitimate tidak dapat terdeteksi dan tidak bisa terverifikasi hingga saat ini.
Baca Juga
Namun, dengan menjadi anggota penuh dari FATF, Chatib menilai Indonesia dapat mengatasi hal-hal seperti ini.
"Insyaallah hal-hal seperti ini bisa di address karena menjadi lebih transparan, ada pertukaran informasi dan bisa dimonitor sehingga proses dari capital flow-nya itu menjadi legitimate," jelasnya.
Jika Indosie menjadi anggota FATF, lanjutnya akan sangat membantu pemerintah. Tidak hanya dari segi makro, tetapi juga soal pemerintahan dan juga mengatasi masalah yang berkaitan dengan transfer gelap dan tindak pidana pencucian uang.
Di lain sisi, dia menyampaikan konsekuensi terburuk jika Indonesia tak menjadi anggota FATF adalah Indonesia tidak dapat melakukan transaksi global. Apalagi, jika Indonesia masuk di dalam daftar pemantauan atau watchlist.
"Itu transaksi kita jauh lebih sulit karena prosesnya itu harus diverifikasi berkali-kali. Bahkan ada juga transaksi itu tidak bisa dilakukan. Bisa dibayangkan bahwa dengan perkembangan ekonomi Indonesia, penduduk 270 juta itu volume transaksi kita akan sangat besar," ucapnya.
Konsekuensi yang kedua, kata Chatib, berasal dari domestik. Dia menuturkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki peranan yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan juga yang berkaitan dengan pajak.
"Hal-hal seperti ini tidak bisa terpenuhi dari sisi pemerintahan jika Indonesia tak menjadi anggota tetap dari FATF," imbuhnya.
