Bisnis.com, BELITUNG — Realokasi 3,7 persen aset investor institusional di tingkat global dinilai dapat memenuhi kebutuhan pembiyaan negara-negara berkembang dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, perlu kerja sama global untuk merealisasikan realokasi itu.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perencanaan dan Pembangunan (PPN) Suharso Monoarfa dalam pembukaan Sidang G20 Development Ministry Meeting yang berlangsung pada Rabu (8/9/2022) di Tanjung Binga, Belitung.
Suharso menjelaskan bahwa berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), lebih dari tiga miliar atau lebih dari setengah populasi penduduk dunia hidup di daerah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Negara-negara berkembang menjadi bagian utama dari kelompok tersebut.
Menurutnya, banyak negara berkembang yang tidak memiliki cukup sumber dana untuk menghadapi risiko krisis iklim dan mencapai Agenda 2030. Kondisinya menjadi lebih parah setelah adanya Covid-19, karena negara-negara berkembang memobilisasi dana yang sangat besar untuk penanganan pandemi.
"Kabar baiknya, hanya dengan mengalihkan 3,7 persen dari US$100 triliun total aset investor institusional yang tersedia di tingkat global, kita dapat menutup kebutuhan pembiayaan kita," ujar Suharso pada Rabu (8/9/2022).
Dalam Presidensi G20 Saudi Arabia 2020, kelompok itu sudah menyepakati Kerangka Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan G20. Namun, Suharso menyebut bahwa negara-negara dengan ekonomi terkuat di dunia perlu meningkatkan komitmen politiknya mengenai isu pembiayaan pembangunan, dengan momentum yang ada saat ini.
Dari sini lah, lanjutnya, Presidensi G20 Indonesia mengusung isu blended finance sebagai mekanisme pembiayaan inovatif untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan SDGs.
"Hal ini kita lakukan dengan merumuskan prinsip-prinsip blended finance yang merefleksikan perspektif dan konteks penerima, yaitu negara berkembang, LDCs, dan SIDS," ujar Suharso.
G20 Development Ministry Meeting di Belitung berlangsung setelah adanya rangkaian acara dalam beberapa hari sebelumnya. Sidang itu membahas berbagai isu yang sudah dikaji masing-masing negara selama satu tahun ke belakang.
