Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan dirinya memblokir atau melakukan automatic adjustment Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 5 persen.
Hal itu dipaparkan Sri Mulyani saat ditanya oleh mantan Menter Koordinator Bisang Perekonomian Chairul Tanjung.
Sri Mulyani menyebutkan bahwa hal tersebut perlu untuk mencadangkan dana bila sewaktu-waktu ekonomi Indonesia bergejolak, seperi halnya saat harga minyak dunia yang meroket dan membuat subsidi energi jebol dari Rp152,5 triliun menjadi lebih dari Rp500 triliun.
“Kalau APBN nggak redam, rakyat harus bayar, ekonomi pasti nyungsep. Subsidi dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Saya ngomong pajak terus, sehingga kalau kami bicara tentang APBN K/L, ini situasi tidak pasti tolong cadangkan dari belanja yang sudah kami alokasikan,” ungkapnya dalam CNBC Indonesia: Economic Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Sri Mulyani menjelaskan, bila yang terjadi seperti tahun lalu, di mana harga batu bara melonjak menjadi US$400 dolar per ton, kini sudah berada di kisaran US$200/ton.
Di sisi lain, harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) juga telah menurun ke angka US$900/ton.
Baca Juga
Dengan ketidakpastian global, seandainya terjadi lagi lonjakan harga, negara memilki cadangan dana yang aman untuk menjaga ekonomi Indonesia tetap resilient.
Sejauh ini, lanjut Sri Mulyani, tidak ada K/L yang membelanjakan anggaran hingga 100 persen.
"Rata-rata realisasi anggaran dari K/L mencapai 94-95 persen, tertinggi 98 persen," jelasnya.
Melalui realisasi yang tidak seluruhnya pun, program-program K/L dapat berjalan semua.
Artinya, dana yang tidak terpakai perlu untuk dicadangkan untuk menghadapi ketidakpastian harga komoditas global.
Sementara itu, tidak selamanya Sri Mulyani akan ‘membintangi’ APBN K/L sebesar 5 persen.
Bila evaluasi semester I/2023 nantinya menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja, maka pada semester II/2023 tidak akan lagi Bendahara Negara tersebut ‘membintangi’ alokasi 5 persen tersebut.
“Saya berani taruhan, belanjanya K/L Itu nggak mungkin di atas 60-70 persen. Jadi 5 persen itu enggak mempengaruhi apa-apa,” ujarnya.
Sebelumnya, orang nomor 1 di Kementerian Keuangan tersebut akan kembali melakukan Automatic Adjustment atau blokir anggaran kementerian dan lembaga (K/L) tahun anggaran 2023 sebesar Rp50,23 triliun.
Hal ini merupakan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik saat ini, melalui prioritas belanja.
Pada APBN 2023, sebanyak tiga teratas K/L yang mendapatkan anggaran terbesar yaitu Kementerian Pertahanan sebesar Rp134,3 triliun, diikutip Kementerian PUPR sebesar Rp125,2 triliun, dan Kepolisian RI senilai Rp111,1 triliun.
