Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP jamu) menyambut baik upaya pemerintah dalam mendukung pengembangan industri jamu dalam negeri melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu.
Ketua Umum DPP GP Jamu Dwi Ranny Pertiwi Zarman mengatakan, pihaknya meyakini upaya tersebut dapat efektif mendongkrak kinerja penjualan jamu yang kembali terperosok, setelah sebelumnya naik daun kala pandemi Covid-19 menghadang.
"Setelah masa selesai pandemi, di mana sebelumnya jamu sangat pesat peningkatan penjualannya, sempat alami penurunan karena daya beli yang turun," kata Dwi kepada Bisnis, Selasa (26/9/2023).
Melalui Perpres yang melampirkan peta jalan pengembangan jamu periode 2023-2045 itu, Dwi optimistis daya beli dan permintaan akan produk jamu di kalangan masyarakat kembali meningkat.
Adapun, saat ini posisi penjualan dan daya beli kembali ke masa stabil seperti sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan tren pelemahan sehingga perlunya regulasi, inovasi, hingga promosi yang giat untuk mempertahankan minuman yang kaya akan rempah-rempah itu.
"Sejak pandemi, permintaan ekspor produk jamu meningkat pesat khususnya untuk bahan baku jamu," tuturnya.
Baca Juga
Selain didorong oleh regulasi, pengembangan jamu dilakukan oleh pabrik-pabrik melalui research & development (R&D) mandiri. Hal ini seiring dengan pergeseran tren dan teknologi produksi.
Sementara itu, terkait dengan pasar dalam negeri, Dwi menerangkan penyerapan terbesar masih berasal dari Jawa dan Sumatra. Selama ini produksi jamu masih terpusat di pulau Jawa sehingga fokus pengembangan pun masih terbatas di beberapa provinsi besar. Namun, GP Jamu tengah mendorong pusat-pusat industri jamu di berbagai wilayah di luar Jawa.
"Pemerintah dan pengusaha jamu selama ini selalu bekerja sama dalam menyusun undang-undang jamu. Ini penting supaya jamu Indonesia berkembang. Tentu saja, dampaknya diharapkan semakin menguatkan keberadaan jamu di masyarakat Indonesia," pungkasnya.
Sebagai informasi, Jokowi melalui Perpres 54/2023 menginstruksikan bahwa pengembangan jamu dilakukan melalui lima tahap rencana aksi. Tahap pertama, pengembangan jamu akan dilakukan pada 2023-2024.
Dari sisi pengembangan bahan baku jamu, pemerintah menargetkan peningkatan produksi bahan baku jamu 2,2 juta ton dan peningkatan produk jamu bersertifikat halal 50 persen.
Tahap kedua, yakni tahun 2025-2029 dengan target produksi bahan baku jamu sebesar 4 juta ton dan penambahan sentra budidaya bahan baku jamu di pertanian 20 persen.
Selanjutnya, pada tahap ketiga, yakni pada tahun 2030-2034, pemerintah menargetkan peningkatan produksi bahan baku jamu sebanyak 4,2 juta ton dan produk jamu halal 100 persen.
Pada tahap keempat tahun 2035-2039, pemerintah membidik 4,4 juta ton bahan baku jamu dan pengembangan sentra budidaya bahan baku jamu sebesar 40 persen.
Tahap kelima pada tahun 2040-2045, produksi bahan baku jamu ditargetkan meningkat sebanyak 5,7 juta ton dengan penambahan sentra budidaya yang ditingkatkan 50 persen.
