Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyebut, pasar saham dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan potensial untuk perusahaan pelayaran di tengah tren perkembangan industri.
Seiring dengan hal tersebut, DPP INSA bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kerja Sama Peningkatan Pemahaman Pasar Modal di Indonesia di Mainhall Bursa Efek Indonesia, Kamis (9/11/2023).
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, kerja sama ini merupakan salah satu program kerja DPP INSA untuk memberikan alternatif pendanaan bagi perusahaan pelayaran nasional melalui pasar modal. Hal ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan berkembangnya industri pelayaran nasional.
Carmelita mengatakan, sektor pelayaran nasional kini telah menjadi tuan rumah di negeri. Ke depannya, sektor pelayaran nasional juga akan semakin strategis karena sektor maritim menjadi salah satu elemen penting bagi pembangunan Indonesia masa depan.
Dia menuturkan, pada era Indonesia Emas 2045, sektor maritim ditargetkan dapat berkontribusi 12,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.
Adapun, pertumbuhan muatan angkutan laut sepanjang 2018-2040 diproyeksikan tumbuh 1,24% per tahun dengan asumsi business as usual.
Baca Juga
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Carmelita mengatakan, sektor pelayaran membutuhkan banyak dukungan, salah satunya dari sisi pendanaan. Namun, dia menyebut, pelayaran nasional masih menghadapi tantangan klasik dari sisi pendanaan, seperti belum kompetitifnya pembiayaan terhadap pengadaan kapal.
"Untuk beli satu kapal itu biayanya bisa puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Kita kalau mau kredit mencari dari bank atau lembaga non bank, tetapi bunganya masih tinggi dan tenornya kurang optimal," kata Carmelita.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum III INSA Nova Y. Mugijanto mengatakan, Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 57 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan dalam rangka memberdayakan industri angkutan perairan nasional.
Namun, kata Nova, saat ini skema pembiayaan untuk pengadaan kapal masih berjangka waktu pendek dengan beban bunga yang cukup tinggi.
Nova menuturkan, jenis usaha transportasi laut merupakan sektor usaha yang padat modal dan padat karya dengan tingkat pengembalian investasi yang panjang. Oleh karena itu, diperlukan skema pembiayaan dengan jangka waktu yang panjang.
Menurut Nova, dukungan pendanaan dibutuhkan untuk mengantisipasi kebutuhan pengembangan armada pelayaran nasional baik dari sisi kuantitas jumlah armada maupun dari sisi kualitas armada.
Penambahan kuantitas jumlah armada dibutuhkan untuk menjawab sejumlah peluang pelayaran nasional, seperti pembangunan IKN, program hilirisasi, pengembangan wisata bahari dan target produksi migas 1 juta barel per hari.
Adapun, pengembangan armada dari sisi kualitas dibutuhkan untuk menjawab tuntutan modernisasi armada Indonesia beserta ship management-nya melalui implementasi teknologi terkini sehingga bisa lebih bersaing di kancah pelayaran internasional.
"Seluruh pengembangan armada baik sisi kuantitas dan sisi kualitasnya memerlukan investasi, sehingga pelayaran nasional membutuhkan lebih banyak sumber pendanaan, yang salah satunya dari pasar modal," kata Nova.
