Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Poin-Poin Penting Realisasi APBN Januari 2024, Belanja Bansos hingga Pemilu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan surplus senilai Rp31,3 triliun hingga 31 Januari 2024. Berikut poin-poin penting realisasinya!
Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bisnis/Abdurachman
Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bisnis/Abdurachman

Realisasi Belanja Pemilu 

Belanja pemilu yang dianggarkan pemerintah pada tahun ini senilai Rp38,3 triliun dari total seluruhnya (2022-2024) mencapai Rp71,3 trilliun. 

Nyatanya, anggaran pemilu tahun ini belum terserap seluruhnya meski pelaksanaan pemilihan telah rampung pada 14 Februari lalu. 

Sri Mulyani melaporkan hingga 12 Februari 2024 realisasi mencapai Rp16,5 triliun. Terbesar, belanja dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sri Mulyani memaparkan, alokasi untuk 2022 senilai Rp3,1 triliun, realisasi penggunaan anggaran pemilu pada 2023 mencapai Rp29,9 triliun, dan realisasi tahun ini seniali Rp16,5 triliun. 

Artinya, Sri Mulyani telah membelanjakan Rp49,5 triliun untuk pemilu dan masih tersisa Rp21,8 triliun.

DJP Bidik 20 Juta Wajib Pajak bayar SPT Tahunan 

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan pihaknya membidik sekitar 20 juta Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. 

Hingga 21 Februari 2024 malam, total SPT yang DJP terima sekitar 4.397.047 laporan atau tumbuh 2,16% ldari periode yang sama tahun lalu. 

Pelaporan SPT akan berlangsung hingga 31 Maret 2024 bagi WP Orang Pribadi dan 31 April 2024 bagi WP Badan. 

Tarik Utang Baru Rp107,6 Triliun

Pemerintah melakukan penarikan utang baru pada Januari 2024 senilai Rp107,6 triliun, lebih tinggi dari realiasai pembiayaan utang Januari 2023 yang sejumlah Rp95,62 triliun.

Realisasi pembiayaan utang tersebut mencapai 16,6% dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp648,1 triliun.

Di tengah pelemahan ekonomi global, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto menegaskan bahwa dalam merealisasikan pembiayaan utang, pemerintah akan terus mengantisipasi dan memitigasi dinamika pasar keuangan yang mempengaruhi kinerja penerbitan SBN.

Terlebih, resesi Jepang akan terus pemerintah pantau karena Indonesia memiliki SBN dalam yen berupa Samurai Bonds.

“Apakah kita akan tetap menerbitkan Samurai Bonds? Kita akan lihat perkembangan kebutuhan dan perkembangan ekonomi pasar keuangan di Jepang,” tuturnya.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper