Bisnis.com, JAKARTA — Pakar berpendapat, para investor akan berpikir dua kali menggelontorkan uangnya ke Indonesia usai DPR memilih mayoritas politisi untuk menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024—2029.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, setidaknya ada tiga permasalahan yang akan muncul apabila BPK dikuasai politisi lima tahun ke depan. Pertama, menurunnya kepercayaan publik kepada BPK sebagai institusi.
"Termasuk penurunan kepercayaan investor dan pelaku usaha yang berprinsip adanya good governance [tata kelola pemerintahan yang baik] dalam penyelenggaraan keuangan negara," jelas Bhima kepada Bisnis, Kamis (5/9/2024).
Kedua, sambungnya, akan muncul kekhawatiran pengawasan pengawasan keuangan negara malah dijadikan alat kriminalisasi lawan politik tertentu. Ketiga, menguatnya konflik kepentingan karena risiko pengawas keuangan tidak netral.
"Misalnya politisi yang lekat dengan kepentingan parpol bisa saja melakukan penghentian audit jika ada oknum parpol yang tersangkut masalah proyek negara," ujar Bhima.
Sebelumnya, Komisi XI DPR telah memilih lima calon anggota BPK periode 2024—2029 pada Rabu (4/9/2024). Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara menjelaskan, kesepakatan tercapai usai pihaknya melakukan fit and proper test alias uji kelaikan dan kepatutan kepada 74 calon anggota BPK selama 2—4 September 2024.
Baca Juga
Hasilnya, lima calon anggota BPK 2024—2029 yang dipilih yaitu Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan.
Sebagai informasi, Akhsanul Khaq merupakan auditor utama keuangan negara I BPK; sementara itu Bobby Rizaldi merupakan politisi Partai Golkar; lalu Budi Prijono adalah Mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) alias eks anak buah Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto.
Kemudian Daniel Lumban Tobing merupakan anggota BPK 2019—2024 sekaligus mantan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP); dan terakhir Fathan yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Amir mengaku tidak bisa mengungkapkan pertimbangan Komisi XI memilih lima nama tersebut sebab diskusi berjalan tertutup. Kendati demikian, dia mengklaim pemilihan berjalan alot.
Lebih lanjut, elite Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu tidak menampik ada banyak kader partai politik yang terpilih menjadi calon anggota BPK 2024—2029. Kendati demikian, Amir mengaku keanggotaan partai politik tidak menjadi pertimbangan Komisi XI.
"Kita tadi enggak bicara partainya, kita bicara person [orangnya] masing-masing," ucap Amir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024).
